oleh

Yayasan Raudlatul Murtasyidin Bantah Dana Hibah Gubernur Jawa Timur Fiktif

Sumenep,Seputarjatim.com, -Dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur untuk program bantuan kepada lembaga Pondok Pesantren (Ponpes) dan yayasan di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 mendapat bantahan dari ketua Yayasan Raudlatul Murtasyidin, Desa Alas Malang, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Madura.

Menurut Ketua Yayasan Raudlatul Murtasyidin, KH.Sarmada, dana hibah dari Pemprov Jatim untuk sejumlah Yayasan dan Pondok Pesantren di Sumenep telah berjalan sesuai yang ditentukan, khususnya bantuan yang diberikan kepada yayasan yang di pimpinnya.

“Tudingan LSM Forum Cinta Keadilan (FCK) Penegak Keadilan Sumenep, itu tidak benar. Barangnya sudah ada dan difungsikan sebagaimana mestinya ” Tuturnya saat di konfirmasi melalui sambungan teleponnya. Sabtu (10-7-2021)

Masih kata tokoh asal kepulauan Raas ini mengatakan, Informasi yang diperoleh LSM Forum Cinta Keadilan (FCK) Penegak Keadilan Sumenep bisa jadi misinformasi. Sebab, Informasi yang berkembang di lapangan memang simpang siur terkait bantuan dana hibah provinsi jatim tersebut.

“Soal pernyataan dari masyarakat sekitar yayasan bisa jadi karena kekurang mengertian saja. Yang pasti barang yang dibelikan dari dana hibah Ibu Gubernur Jawa Timur sudah ada dan terlaksana sesuai keperuntukannya,”pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Cinta Keadilan (FCK) Penegak Keadilan Sumenep,menuding ada tiga yayasan atau pondok pesantren di Kabupaten Sumenep yang diduga melakukan korupsi bantuan dana hibah provinsi Jawa timur tahun anggaran 2020 yang bernilai milyaran rupiah.

Menurut Musahnan selaku ketua lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Cinta Keadilan (FCK) Penegak Keadilan Sumenep,
mengaku setelah melakukan investigasi ke lapangan dirinya menemukan beberapa kejanggalan terkait bantuan tersebut, bahkan pihaknya akan segera melaporkan Ponpes dan Yayasan yang diduga memfiktifkan bantuan tersebut.

“Ada tiga lembaga yang akan kami laporkan, karena ketiga lembaga ini disinyalir pelaksanaan dari batuan tersebut fiktif diantaranya, Ponpes Raudatul Mustarsydin desa Alas Malang, Kecamatan Raas, Yayasan As-Adiyah, Desa Brakas Kecamatan Raas dan Ponpes Nurul Jadid, Desa Padengdengan,Kecamatan Pasongsongan, ” Jelasnya. Selasa (6-7-2021).

Masih kata Musahnan, dalam mengungkap ketidakberesan pada tiga yayasan tersebut pihaknya mendapat dukungan dari masyarakat sekitar yayasan dan mereka memberikan pernyataan bahwa memang tidak ada atau belum ada kegiatan di yayasan atau pondok pesantren tersebut.

“Dukungan dari masyarakat ini sangat kuat karena dilengkapi dengan pernyataan bermitrai dan KTP, “pungkasnya. (Bambang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *