Pemkab Sumenep Percepat Digitalisasi Pajak Daerah, SPPT PBB-P2 Bisa Dicetak di Desa Mulai 2026

- Redaksi

Senin, 24 November 2025 - 13:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOMUNIKASI: Kepala Bapenda, Faruk Hanafi, bersama Wabub Sumenep, Imam Hasyim, saat mengadakan rapat HLM (SandiGT - Seputar Jatim)

KOMUNIKASI: Kepala Bapenda, Faruk Hanafi, bersama Wabub Sumenep, Imam Hasyim, saat mengadakan rapat HLM (SandiGT - Seputar Jatim)

SUMENEP, Seputar Jatim — Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan transformasi digital pelayanan pajak daerah melalui gelaran High Level Meeting (HLM) TPP2DD ke-5 yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Aria Wiraraja.

Pertemuan strategis tersebut memperlihatkan keseriusan Pemkab Sumenep mewujudkan sistem perpajakan daerah yang modern, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Acara HLM dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, Plt Sekdakab Syahwan Efendi, Asisten III Ferdiansyah Tetrajaya, Kepala Bapenda Faruk Hanafi, pimpinan OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Sumenep.

Dalam laporannya, Kepala Bapenda Sumenep Faruk Hanafi menyampaikan, bahwa HLM kali ini merupakan tindak lanjut atas peluncuran inovasi digitalisasi pajak daerah yang dilakukan pada agenda sebelumnya.

“Tahun depan akan kita mulai dengan sosialisasi lebih dulu. InsyaAllah SPPT PBB-P2 sudah bisa dicetak di desa. Ini terobosan sekaligus inovasi pelayanan Bapenda agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pajak,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Baca Juga :  Atap Kios Dipotong Sepihak, Pedagang Pasar Anom Sumenep Tuntut Ganti Rugi

Menurut Faruk, kebijakan tersebut tidak hanya memotong rantai birokrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Bapenda atau kecamatan hanya untuk mendapatkan SPPT.

Ia menjelaskan bahwa HLM TPP2DD ke-5 merupakan bagian penting dari implementasi Kanal QRIS dan e-SPPT PBB-P2 yang disiapkan untuk mempercepat digitalisasi pembayaran pajak.

“Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan. Kanal QRIS dan e-SPPT mempercepat transaksi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi,” jelasnya.

Faruk menegaskan komitmen Bapenda untuk memperkuat integrasi layanan digital, termasuk memperluas akses pembayaran non-tunai hingga ke desa.

Langkah mencetak SPPT PBB-P2 di desa dinilai bukan hanya inovasi teknis, tetapi strategi memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat agar layanan pajak semakin mudah dijangkau.

“Dengan dicetaknya SPPT di desa, masyarakat tak perlu jauh-jauh ke kota. Semua bisa selesai di wilayah masing-masing secara cepat dan efisien,” pungkasnya. (Sand/EM)

*

Penulis : Sand

Editor : EM

Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wabup Sumenep Kawal Diplomasi Pariwisata, Australia Bidik Wisata Kesehatan dan Budaya Dunia
Awal 2026, Bupati Sumenep Rombak OPD Inti, Gagal Capai Target Siap Dievaluasi
Investasi Sumenep Tembus Rp2 Triliun di Tengah Transisi Aturan Perizinan
Pelestarian atau Pemaksaan? Perbup Busana Budaya Sumenep Tuai Gelombang Kritik
Apel Perdana 2026, Wabup Sumenep Minta ASN Kerja Nyata, Bukan Sekadar Formalitas
Disnaker Sumenep Bangun Kepatuhan UMK Lewat Dialog, Dunia Usaha Diajak Jadi Mitra Kesejahteraan Pekerja
PAD Sumenep 2025 Lampaui Target, Digitalisasi Pajak Dorong Realisasi Tembus Rp94 Miliar
Serapan APBD Sumenep Masih 77 Persen, Rp612 Miliar Masih Tertahan

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:13 WIB

Wabup Sumenep Kawal Diplomasi Pariwisata, Australia Bidik Wisata Kesehatan dan Budaya Dunia

Rabu, 14 Januari 2026 - 19:25 WIB

Awal 2026, Bupati Sumenep Rombak OPD Inti, Gagal Capai Target Siap Dievaluasi

Selasa, 13 Januari 2026 - 11:54 WIB

Investasi Sumenep Tembus Rp2 Triliun di Tengah Transisi Aturan Perizinan

Sabtu, 10 Januari 2026 - 17:47 WIB

Pelestarian atau Pemaksaan? Perbup Busana Budaya Sumenep Tuai Gelombang Kritik

Senin, 5 Januari 2026 - 12:47 WIB

Apel Perdana 2026, Wabup Sumenep Minta ASN Kerja Nyata, Bukan Sekadar Formalitas

Berita Terbaru