SUMENEP, Seputar Jatim – Dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus memantik perhatian publik.
Kesaksian sejumlah warga Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, mengungkap fakta baru bahwa bantuan mereka diduga dipotong secara sepihak oleh Ketua Kelompok PKH setempat sejak tahun 2023.
Sosok yang diduga terlibat dalam praktik tersebut adalah Rahema, Ketua Kelompok PKH Desa Pakondang.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan keterangan warga, Rahema disebut menguasai kartu ATM dan nomor PIN penerima manfaat sejak awal program dengan alasan mempermudah proses pencairan bantuan.
Namun di balik alasan tersebut, muncul dugaan kuat adanya pemotongan dana bantuan yang berlangsung lebih dari satu tahun.
Salah satu mantan penerima PKH di Dusub Pakondang Daya, berinisial MK, mengaku tidak pernah menarik uangnya sendiri sejak pertama kali menerima bantuan.
“Sejak awal jadi penerima PKH, semua ATM dan PIN kami dikumpulkan oleh Bu Rahema. Saat pencairan, saya hanya diberi Rp1,4 juta, padahal seharusnya Rp2 juta. Jadi ada Rp600 ribu yang hilang,” kata MK, Selasa (11/11/2025).
Lanjut MK menyatakan, dirinya memiliki bukti berupa print out buku rekening yang menunjukkan adanya dua kali transaksi penarikan dalam satu hari pada momen pencairan bantuan.
“Di buku rekening tertulis jelas dua kali penarikan di tanggal yang sama. Tidak mungkin uang saya tertukar seperti alasan yang sering disampaikan Bu Rahema,” tegasnya.
MK mengaku pengumpulan kartu ATM dan PIN itu sudah menjadi kebiasaan rutin menjelang pencairan bantuan.
Menurutnya, warga yang menolak disebut kerap mendapat tekanan atau ancaman akan dicoret dari daftar penerima PKH.
“Banyak warga memilih diam karena takut kehilangan bantuan. Saya sendiri pernah diancam akan dicoret kalau berani mengambil uang sendiri,” katanya.
Kesaksian serupa juga disampaikan oleh beberapa warga lainnya. Mereka menyebut dugaan pemotongan dana bantuan tersebut sudah berlangsung berulang kali sejak tahun 2023, tanpa adanya pengawasan memadai dari pendamping PKH maupun pemerintah desa.
Terungkapnya dugaan praktik tersebut kini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Desa Pakondang.
Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan mengusut penyalahgunaan dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu.
“Kami hanya ingin keadilan. Bantuan ini untuk rakyat kecil, bukan untuk dipotong seenaknya,” ujar seorang warga lain yang tak ingin disebutkan namanya.
Kasus dugaan penyalahgunaan dana PKH di Desa Pakondang kini menjadi sorotan. Warga mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait mengambil langkah tegas agar praktik serupa tidak terjadi lagi di desa lain.
“Saya siap bersaksi dan menunjukkan bukti jika memang dibutuhkan. Ini bukan fitnah, tapi kenyataan yang sudah lama terjadi,” pungkasnya. (EM)
*
