BPPKAD Angkat Bicara Soal Keterlambatan Gaji PNS di Sumenep

- Redaksi

Kamis, 5 Januari 2023 - 19:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kantor BPPKAD Sumenep

Foto: Kantor BPPKAD Sumenep

SUMENEP,seputarjatim.com–Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep menyebut keterlambatan gaji untuk ASN/PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep, Jawa Timur, di bulan Januari 2023 yang hingga hingga tanggal 5 belum juga cair yang seharusnya diterima tiap tanggal 1 per awal bulan disebabkan tiga faktor.

Kabid Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep, Uswatun Hasanah mengaku penyebab keterlambatan gaji yang pertama yakni, proses penata usahaan keuangan utk tahun anggaran 2023 menggunakan full SIPD (aplikasi dari Kemendagri) sehingga diperlukan penyesuaian setting ulang pembayaran gaji di Bank Jatim, menyesuaikan ketentuan di aplikasi yang baru.

Baca Juga :  Menu Tak Sesuai, MBG di Sumenep Diduga Asal-Asalan dan Tak Penuhi Standar

“Kedua, OPD belum menyelesaikan kewajiban pengisian anggaran kas di aplikasi SIPD, sehingga Kepala BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah tidak bisa menerbitkan Surat Penyediaan Dana sebagai dasar pembuatan pengajuan pencairan oleh OPD,” ucapnya melalui rilis yang diterima media ini. Kamis (5-1-2023).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian untuk yang ketiganya, sebab sampai hari ini tgl 5 Januari 2023 sebanyak 31 OPD sudah dilaksanakan proses penggajian, 9 OPD sudah menyelesaikan anggaran kas dan proses pembuatan pengajuan pencairan ke BPPKAD dan tinggal 11 OPD yang masih dalam proses penyelesaian input anggaran kas.

Baca Juga :  Gelar Doa Bersama Demi Keselamatan Negeri, Bupati Minta Masyarakat Jaga Keamanan Sumenep

“Jadi, terkait pencairan gaji ASN di lingkungan Pemkab Sumenep itu tergantung OPD nya masing-masing kapan mau menyelesaikan kewajiban anggaran kas nya sehingga bisa membuat pengajuan pencairan ke BPPKAD, Kalau yg sudah ada SP2D nya gajinya sudah cair dari tadi siang,” terangnya. (Bam)

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rambu Minim, Proyek Jembatan di Pakandangan Dikeluhkan Warga karena Rawan Kecelakaan
LBH Madani Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa
Inspektorat Sumenep Siap Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana BUMDes Meddelan
Harkitnas Jadi Momentum Perkuat Generasi Bangsa, Wabup Sumenep Tekankan Pendidikan dan Kemandirian Desa
DPMD Sumenep Perkuat Tata Kelola Desa Lewat Pembinaan LPPD Profesional
Dana Desa Meddelan Diduga Tak Sesuai Peruntukan, Inspektorat Sumenep Didesak Turun Tangan
LKNU Pamekasan Ajak Warga Waspadai Hipertensi Lewat Skrining Kesehatan Gratis
Resmi Dilantik, LKNU Pamekasan Fokus Hadirkan Program Kesehatan yang Menyentuh Warga

Berita Terkait

Sabtu, 23 Mei 2026 - 11:35 WIB

Rambu Minim, Proyek Jembatan di Pakandangan Dikeluhkan Warga karena Rawan Kecelakaan

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:44 WIB

LBH Madani Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa

Kamis, 21 Mei 2026 - 22:22 WIB

Inspektorat Sumenep Siap Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana BUMDes Meddelan

Selasa, 19 Mei 2026 - 08:43 WIB

DPMD Sumenep Perkuat Tata Kelola Desa Lewat Pembinaan LPPD Profesional

Senin, 18 Mei 2026 - 12:41 WIB

Dana Desa Meddelan Diduga Tak Sesuai Peruntukan, Inspektorat Sumenep Didesak Turun Tangan

Berita Terbaru

TEGAS: Ketua Umum LBH Madani Putra, Kamarullah saat Memberikan Sambutan di acara Diklat Paralegal yang di gelar di Kampus UNIJA Madura Sumenep (Doc. Seputar Jatim)

Peristiwa

LBH Madani Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:44 WIB