SUMENEP, Seputar Jatim – Nama Kepala Desa (Kades) Meddelan kembali menjadi bahan perbincangan publik.
Sosoknya dikenal luas di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, bukan hanya karena disebut memiliki pengaruh dan kekuatan besar di wilayahnya, tetapi juga karena berbagai polemik yang terus mengiringi pemerintahannya.
Sejumlah indikasi dominasi kekuasaan mencuat di tingkat kecamatan. Bahkan, muncul dugaan bahwa pejabat setingkat Camat Lenteng, enggan memanggil Kades Meddelan, meski berbagai persoalan di desa tersebut telah ramai diperbincangkan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beragam dugaan masalah di Desa Meddelan kini turut memicu reaksi keras dari seorang aktivis gerakan sosial, Rasit.
Ia menyoroti sikap Camat Lenteng yang dinilai tidak responsif terhadap konfirmasi awak media, di tengah tugas jurnalistik yang sedang dijalankan untuk kepentingan publik.
“Bayangkan saja, mulai dari proyek TPT diduga siluman lantaran tanpa papan nama. Termasuk dugaan proyek siluman aspal jalan yang juga tak jelas sumber dananya dan belum juga dikerjakan sampai sekarang, hingga proyek pengadaan kambing yang bersumber dari dana BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang diduga jadi bancakan atau koruptif,” tegasnya, Sabtu (6/6/2026).
Ia juga mempertanyakan sikap aparat kecamatan yang dinilai terkesan abai terhadap berbagai dugaan tersebut.
Rasit lanjut mempertanyakan apakah kasus-kasus tersebut dianggap tidak penting atau memang diremehkan oleh Camat Lenteng?
Apakah terjadinya dugaan dana bancakan atau korupsi juga tidak penting bagi Camat Lenteng? Atau jangan-jangan memang Camat Lenreng ‘takut’ dengan Kades Meddelan?
Menurutnya, masyarakat Meddelan berhak mengetahui seluruh proses pembangunan dan penggunaan anggaran desa, baik yang bersumber dari Dana Desa, APBDes, APBD Sumenep, APBD Provinsi, maupun APBN. Transparansi dinilai menjadi kunci dalam pembangunan partisipatif.
“Gimana masyarakat atau aktivis bisa melakukan kontrol atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa atau pembangunan. Jika kewajiban penyelenggara pemerintahan seperti Pemdes Meddelan terkesan ogah, tidak peduli dengan proses pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh proyek yang berjalan di desa semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, termasuk kejelasan sumber anggarannya.
“Makanya camat harus panggil Kades Meddelan, jangan duduk manis di meja kantornya?,” tandasnya.
Setelah berulang kali tidak menggubris pertanyaan wartawan, akhirnya Camat Lenteng, Supardi, mulai mengangkat telpon wartawan yang ingin konfirmasi.
“Ya sudah mas, ketemu di kantor saja,” singkatnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
