NASIONAL, Seputar Jatim – Komitmen menjaga ketahanan energi nasional terus diperkuat melalui sinergi strategis antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sistem pengamanan sektor hulu migas, baik di darat maupun lepas pantai, sebagai objek vital nasional (Obvitnas) yang menjadi penopang pasokan energi Indonesia.
Komitmen tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja Kesekuritian Tahun 2026 yang digelar SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) di Badung, Bali.
Forum tersebut mempertemukan unsur SKK Migas, KKKS, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta para pemangku kepentingan guna merumuskan strategi pengamanan yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, hingga berbagai ancaman terhadap industri hulu migas.
Salah satu hasil penting dari rapat kerja tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dan TNI Angkatan Laut mengenai pengamanan fasilitas migas lepas pantai (offshore). Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk memperkuat koordinasi dalam melindungi infrastruktur migas yang berperan besar terhadap produksi dan lifting migas nasional.
Selain itu, seluruh peserta juga menyepakati implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai pedoman tata kelola pengamanan sektor hulu migas yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan bahwa ketahanan energi nasional tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi migas, tetapi juga oleh keamanan seluruh infrastruktur strategis yang menopang operasional sektor hulu.
“Ketahanan energi hanya dapat diwujudkan apabila seluruh fasilitas hulu migas berada dalam kondisi aman dan operasionalnya terjamin. Karena itu, kolaborasi dengan TNI bukan sekadar memperkuat sistem pengamanan, tetapi juga membangun kesiapsiagaan menghadapi setiap potensi ancaman. Kami ingin memastikan industri hulu migas tetap produktif, berkelanjutan, dan terus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” tegasnya, Kamis (16/7/2026).
Sementara itu, Paban VII/Kermater Sterad Mabes AD, Kolonel Inf. Hipni Maulana F., S.Sos., menegaskan dukungan penuh TNI Angkatan Darat dalam mengamankan objek vital nasional sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi.
“Tugas kami bukan hanya menjaga aset negara dari berbagai ancaman, tetapi memastikan rantai pasok energi nasional tetap berjalan tanpa hambatan. Ketika keamanan sektor energi terjaga, maka stabilitas ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat juga akan ikut terpelihara. Inilah bentuk nyata pengabdian TNI dalam mendukung Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di sisi lain, Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Retiono Kunto H., S.E., M.A.P., CRMP., M.Tr.Ops., menilai tantangan pengamanan wilayah laut semakin kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi.
Menurutnya, pengamanan instalasi migas lepas pantai tidak cukup hanya mengandalkan patroli keamanan, tetapi juga harus diperkuat dengan teknologi pengawasan modern serta kolaborasi bersama masyarakat pesisir.
“Ancaman terhadap instalasi migas di laut terus berkembang, mulai dari pelanggaran hukum hingga ancaman siber. Karena itu, strategi pengamanan harus mengedepankan integrasi antara kekuatan pertahanan, penegakan hukum, teknologi pengawasan maritim, serta partisipasi masyarakat. Sinergi inilah yang akan menjadi benteng utama menjaga aset energi nasional,” ungkapnya.
Senada, Paban VI Binkuat Sopsal Mabesal, Kolonel Laut Awang Bawono, memaparkan berbagai spektrum ancaman terhadap operasi hulu migas, mulai dari perompakan bersenjata, pencurian aset, sabotase, illegal fishing, kecelakaan kerja, cuaca ekstrem, hingga ancaman nonkonvensional seperti terorisme maritim, gangguan instalasi bawah laut, dan serangan siber.
Menurutnya, TNI Angkatan Laut telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menjamin keamanan wilayah perairan Indonesia, termasuk kawasan strategis tempat beroperasinya industri hulu migas.
Melalui Rapat Kerja Kesekuritian Tahun 2026 tersebut, SKK Migas Jabanusa bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen membangun sistem pengamanan hulu migas yang semakin kuat, terpadu, dan adaptif. Upaya ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi migas nasional sekaligus memperkokoh ketahanan energi sebagai fondasi utama pembangunan Indonesia. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
