SUMENEP, Seputar Jatim – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai sorotan tajam.
Di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, muncul alokasi anggaran lebih dari Rp709 juta untuk pengadaan sarung yang dinilai tidak sejalan dengan prioritas publik.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena dinilai kurang proporsional, terutama saat sejumlah persoalan mendasar masih belum terselesaikan.
Mulai dari infrastruktur jalan yang belum merata, keterbatasan akses transportasi antar kepulauan, hingga krisis air bersih di beberapa wilayah, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Ketua Gerakan Pemuda Peduli Sumenep (GPPS), Tijanuz Zaman, menegaskan bahwa sebagai daerah kepulauan, Sumenep seharusnya memfokuskan anggaran pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ruang fiskal justru tergerus untuk kegiatan yang bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan persoalan dalam penentuan skala prioritas.
Ia menilai sektor-sektor produktif seperti perikanan, garam, pariwisata, dan UMKM belum mendapatkan dorongan maksimal melalui intervensi anggaran yang kuat.
“Belanja sarung, meskipun dibungkus dengan narasi sosial dan religius, tetap tidak bisa diposisikan sebagai kebutuhan publik yang mendesak. APBD seharusnya menjadi instrumen penyelesaian masalah, bukan sekadar pencitraan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika pola pengelolaan anggaran seperti ini terus berlanjut, bukan hanya berpotensi menimbulkan pemborosan, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Momentum ini, lanjutnya, harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Transparansi, keberanian memangkas belanja non-prioritas, serta komitmen pada kepentingan publik menjadi kunci agar arah kebijakan fiskal tetap berpihak kepada masyarakat.
“Evaluasi anggaran perlu terus dilakukan. APBD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang manfaatnya terbatas,” tandasnya.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam merapikan prioritas anggaran, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (EM)
*
Penulis : Sand
Editor : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
