NASIONAL, Seputar Jatim – Heboh serangan hacker meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus Ransomware, membuat seluruh mata di Indonesia terbelalak. Terlebih kasus menggegerkan ini menyangkut data rahasia Negara.
Ketua Umum DPN Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), Teuku Yudhistira turut angkat bicara.
Menurutnya, peretasan ini semakin membuktikan bahwa Negara hanya mampu menghambur-hamburkan anggaran kepada orang yang tidak bisa bekerja dan tidak jelas apa yang dikerjakannya
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kenapa saya katakan tidak jelas, mengutip dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani, anggaran untuk PDN itu sebesar Rp700 miliar dan pengelolaannya dilakukan oleh Kemenkominfo. Tapi apa, Menteri Kominfo Budi Arie bukan orang yang tepat menduduki jabatan penting itu. Buktinya, dia tak mampu berbuat apa-apa ketika PDN diserang ransomware,” ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (30/6/2024).
Dengan anggaran sedemikian fantastis, kata dia, seharusnya Budi Arie mampu melakukan deteksi dini, serta memikirkan bagaimana cara mengantisipasi dan menangkal serangan hacker terhadap hal-hal vital menyangkut Negara, khususnya PDN yang memang di bawah pengelolaannya.
“Dia (Budi Arie) yang paling bertanggungjawab. Jangan ngeles atau banyak alasan atas apa yang terjadi saat ini. Tunjukkan bahwa anda seorang gentleman yang bertanggungjawab. Jika tidak mampu, letakkan jabatan, mundur,” tegasnya.
Ia juga mendesak Presiden Jokowi bertindak tegas terhadap jajarannya, agar Kabinet yang dipimpinnya benar-benar diduduki oleh orang-orang yang kapabel dan kredibel.
“Hal seperti ini yang kita khawatirkan. Posisi menteri yang strategis, dijabat oleh orang yang tidak ngerti kerja. Ini tentu sangat berbahaya bagi Negara. Karena itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Budi Arie jika yang bersangkutan tidak secara jantan mundur dari jabatannya,” tandasnya.
Terkait hal ini juga, lanjut ia menyampaikan, agar Presiden Jokowi realistis dalam mempertimbangkan posisi Budi Arie.
“Jangan karena yang bersangkutan pendukung Presiden Jokowi, terus kejadian yang sangat fatal ini dibiarkan tanpa ada tindakan. Saya yakin Presiden bijaksana memandang kasus yang kami nilai sebagai peristiwa luar biasa,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, kasus serangan Ransomware ini semakin menarik perhatian ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan besaran anggaran belanja untuk Pusat Data Nasional yang kena serangan ransomware. Anggaran ini dipaparkannya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2024, Kamis (27/6) kemarin.
Dijelaskannya, Pusat Data Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Adapun, PDN ini menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 700 miliar.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran belanja Pusat Data Nasional secara tematis masuk dalam golongan pengeluaran infrastruktur pemerintah yang mencapai Rp112,9 triliun di tahun 2024. Lebih rinci lagi, khusus Kementerian Kominfo mendapatkan jatah Rp4,9 triliun.
Dari total Rp4,9 triliun itu, Rp700 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pengembangan Pusat Data Nasional. Sisanya ada Rp1,6 triliun untuk biaya operasional dan pemeliharaan BTS 4G, pengembangan kapasitas satelit Rp700 miliar, dan operasional Palapa Ring Rp 1,1 triliun.
“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp700 miliar,” imbuhnya. (EM)
*
