Pengamat Hukum: Polisi Harus Turun Selidiki Toilet Viral

Seputarjatim.com- Gaduh tentang toilet viral mulai disikapi sejumlah pengamat hukum di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, salah satunya Zamrud Khan. Menurutnya, polisi harus memberi perhatian khusus dan turun menyelidiki.

“Ada tidaknya laporan tentang dugaan ketidakberesan proyek ini, tidak menjadi alasan bagi polisi untuk tidak menyelidiki. Polisi bisa membuat laporan oleh mereka sendiri, dan diselidiki sendiri oleh polisi,” terang Zamrud Khan, Selasa (11/7/2023).

Langkah yang harus diambil polisi, menurut Zamrud adalah dengan meminta keterangan dari 15 sekolah penerima proyek DAK toilet viral, dan para pelaksana proyeknya.

“Jadi polisi harus aktif dan tidak terus gaduh. Panggil sekolah-sekolahnya, lalu pemilik CV nya, lihat RAB nya, ditelaah,” imbuh Zamrud.

Baca Juga :  Polisi Tangkap Wanita Perekam Adegan Porno

Menurut Zamrud, dari foto toilet yang beredar di media sosial, pihaknya juga menduga ada yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Kalau anggarannya 125 juta, jadi per bilik toilet itu senilai 30 juta lebih. Terlalu mahal itu kalau sekian. Makanya polisi harus segera respon,” kata Zamrud.

Sementara itu Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan, pihaknya tetap mengikuti perkembangan isu proyek toilet yang muncul sepekan terakhir.

“Ya personil kami kan juga ada dari intel yang bekerja. Tetap kami monitor. Hanya saja untuk pengawalan pelaksanaan proyek DAK, saat ini Pemkab Sumenep hanya menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sumenep, Polres enggak,” terang AKBP Edo Satya Kentriko, Selasa (11/6/2023).

Baca Juga :  Toilet Viral Sumenep Dicibir Setara Harga Rumah Subsidi Rp125 Juta

Sebelumnya publik kabupaten Sumenep dikejutkan dengan temuan proyek senilai 125 juta di SDN Lalangon 1, Kecamatan Manding, Sumenep. Menurut Dinas Pendidikan, toilet serupa telah dibangun sebanyak 15 unit di tahun 2022, dan akan kembali membangun 20 toilet yang sama di tahun 2023. Sorotan publik juga mulai diarahkan kepada pelaksana proyek DAK Dinas Pendidikan Sumenep yang diduga dimonopoli oleh dua kontraktor rekanan Pemkab Sumenep. (red)

Komentar