Warga Blokade Excavator, Reklamasi Pesisir Gersik Putih Sumenep Ditolak Keras

- Redaksi

Senin, 6 April 2026 - 07:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

DEMONSTRASI: Warga Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Sumenep, menghadang alat berat excavator yang hendak melakukan aktivitas reklamasi di kawasan pesisir (Foto Istimewa)

DEMONSTRASI: Warga Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Sumenep, menghadang alat berat excavator yang hendak melakukan aktivitas reklamasi di kawasan pesisir (Foto Istimewa)

SUMENEP, Seputar Jatim – Penolakan terhadap rencana reklamasi pesisir di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kian memuncak.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Aksi (GEMA AKSI) turun langsung menghadang alat berat jenis excavator di kawasan pesisir Kampung Tapakerbau, Minggu (5/4) kemarin.

Aksi ini dipicu kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan serta dampak sosial-ekonomi dari aktivitas reklamasi yang diduga akan digunakan untuk pengembangan tambak garam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejak pagi, warga berkumpul di lokasi dan membentuk barikade untuk menghentikan alat berat agar tidak melanjutkan pengerjaan di area pesisir. Situasi sempat memanas, namun tetap terkendali di bawah pengawasan aparat.

Koordinator GEMA AKSI, Ahmad Sidik, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat pesisir.

“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak cara-cara yang mengorbankan ruang hidup masyarakat. Reklamasi ini berpotensi merusak ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama warga,” tegasnya, Senin (6/4/2026).

Baca Juga :  Perampas Kalung Emas Rp70 Juta di Guluk-Guluk Dibekuk Polisi

Ia menambahkan, pesisir Gersik Putih bukan sekadar wilayah biasa, melainkan ruang hidup dengan nilai ekologis dan ekonomi tinggi, terutama bagi nelayan tradisional.

“Laut bagi kami bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan sosial. Jika reklamasi dilakukan tanpa kajian transparan dan tanpa melibatkan masyarakat, ini bentuk pengabaian terhadap hak-hak warga,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti potensi kerusakan lingkungan, mulai dari rusaknya terumbu karang, terganggunya biota laut, hingga perubahan arus yang berisiko mempercepat abrasi.

“Dampaknya bisa sangat luas. Bukan hanya nelayan, tetapi seluruh ekosistem pesisir akan terdampak. Kerugian masyarakat bisa jauh lebih besar dibanding manfaat yang dijanjikan,” ujarnya.

Selain itu, mereka menilai minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan proyek sebagai persoalan serius.

“Kami tidak pernah diajak bicara secara terbuka. Tidak ada sosialisasi transparan maupun ruang dialog yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama,” tandasnya.

Dalam tuntutannya, ia mendesak pemerintah daerah segera menghentikan seluruh aktivitas reklamasi hingga ada kejelasan izin serta kajian dampak lingkungan yang komprehensif.

“Kami meminta pemerintah hadir dan tidak tutup mata. Hentikan sementara semua aktivitas sampai ada penjelasan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Warga juga meminta fungsi pesisir tetap dipertahankan sebagai ruang hidup, bukan dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sejumlah warga mengaku aksi ini bukan yang pertama. Berbagai protes sebelumnya telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan penolakan, baik melalui aksi maupun komunikasi langsung. Tapi aktivitas itu masih berjalan. Karena itu, kami turun langsung menghentikan di lapangan,” ujar salah satu warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak terkait proyek reklamasi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

Baca Juga :  Saat Live TikTok, Makanan MBG SPPG Lebeng Timur Terlihat Digeletakkan di Lantai

GEMA AKSI pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk bersama menjaga kelestarian pesisir serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan kepentingan warga lokal.

“Kami hanya ingin ruang hidup kami tetap terjaga,” pungkasnya. (EM)

*

Penulis : EM

Sumber Berita: https://seputarjatim.com

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IWO Sumenep Hidupkan Semangat Bung Karno, Ratusan Peserta Unjuk Bakat Puisi dan Pidato
Dugaan Penyimpangan DD Meddelan, GMNI Nilai Pengawasan DPMD Sumenep Lemah
Penuh Penghayatan, Refleksi Bung Karno ala Ibnu Hajar Tuai Tepuk Tangan Hadirin
SPPG Rumah Juang Garuda Emas Rubaru Disuspend BGN, Padahal Sempat Klaim Beroperasi Sesuai SOP
Yabhysa dan LKNU Perkuat Peran Kader Kesehatan Menuju Pamekasan Bebas TBC
SKK Migas dan KKKS Jabanusa Tebar Kepedulian Idul Adha 1447 H, Salurkan Kurban hingga Mudik Gratis Kepulauan
Puluhan SPPG di Sumenep Disetop BGN, Tersandung Masalah IPAL
Jelang Idul Adha, PDIP Distribusikan 298 Hewan Kurban ke Berbagai Daerah di Madura

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 20:43 WIB

IWO Sumenep Hidupkan Semangat Bung Karno, Ratusan Peserta Unjuk Bakat Puisi dan Pidato

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:29 WIB

Dugaan Penyimpangan DD Meddelan, GMNI Nilai Pengawasan DPMD Sumenep Lemah

Rabu, 3 Juni 2026 - 10:47 WIB

Penuh Penghayatan, Refleksi Bung Karno ala Ibnu Hajar Tuai Tepuk Tangan Hadirin

Senin, 1 Juni 2026 - 21:14 WIB

SPPG Rumah Juang Garuda Emas Rubaru Disuspend BGN, Padahal Sempat Klaim Beroperasi Sesuai SOP

Jumat, 29 Mei 2026 - 13:48 WIB

Yabhysa dan LKNU Perkuat Peran Kader Kesehatan Menuju Pamekasan Bebas TBC

Berita Terbaru

MENULIS: Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Faisal Muhlis, sedang rapat dengan anggota dewan (Foto Istimewa)

Pemerintahan

DPRD Sumenep Dorong Transaksi Elektronik untuk Tingkatkan PAD

Jumat, 5 Jun 2026 - 23:35 WIB