SUMENEP, Seputar Jatim – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Lia Istifhama, menggelar reses di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Myze Sumenep itu dihadiri perwakilan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep.
Berbagai isu strategis diangkat, terutama terkait ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Perwakilan SMSI menyuarakan keresahan masyarakat kepulauan yang dinilai masih minim perhatian dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
“Potensi Sumenep sangat besar, terutama di wilayah kepulauan. Namun, akses dan infrastruktur masih tertinggal jauh. Kami berharap pemerintah pusat, melalui DPD RI, bisa memberikan perhatian lebih serius,” ujar salah satu perwakilan SMS, Imam Mustain R, Kamis (29/5/2025).
“Kami melihat masih banyak desa di kepulauan yang belum tersentuh pembangunan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi. Ini adalah kondisi nyata yang butuh perhatian khusus,” ujarnya.
“Kami berharap Ibu Lia Istifhama menjadi suara kami di pusat, karena hanya sedikit tokoh nasional yang benar-benar mendengar suara dari pelosok seperti Sumenep,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Lia Istifhama, yang akrab disapa Neng Lia, berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Sumenep, khususnya dari wilayah kepulauan yang selama ini dinilai terpinggirkan dalam arus pembangunan nasional.
“Reses ini adalah momentum penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Saya percaya bahwa sinergi antara media, masyarakat, dan wakil rakyat menjadi kunci mendorong pemerataan pembangunan,” jelasnya.
“Sumenep adalah miniatur Indonesia dengan tantangan geografisnya. Jika kita bisa menjawab ketimpangan di sini, maka kita sedang membangun Indonesia dari pinggiran,” bebernya.
Menurutnya, masukan dari SMSI Sumenep akan dibawanya ke tingkat pusat sebagai bentuk nyata peran DPD RI. Meskipun secara kelembagaan lebih fokus pada isu sosial, pendidikan, dan pelayanan publik, Neng Lia menegaskan tetap konsisten mengawal berbagai kebutuhan masyarakat di sektor lainnya.
“Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga jembatan suara rakyat. Saya sangat menghargai kehadiran SMSI yang konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat daerah,” ungkapnya.
Salah satu bentuk nyata komitmennya, kata dia, adalah keberhasilannya mendorong penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dirinya berhasil mempercepat keputusan pemerintah dalam penjadwalan pengangkatan.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada kejelasan. Pengangkatan CPNS dimulai 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026. Semua instansi sudah diminta menyesuaikan agar tidak terjadi kebingungan di lapangan,” jelasnya.
Keputusan tersebut, kata dia, sangat penting karena menyangkut masa depan ribuan tenaga honorer yang selama ini menanti kepastian status kepegawaian mereka.
“Ini adalah bentuk perjuangan bersama. Ketika kita bersuara dengan satu niat dan tekad yang sama, insyaallah akan didengar. Saya akan terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat,” tandasnya.
“Aspirasi dari daerah harus didengar oleh pusat, dan itu hanya bisa tercapai dengan kolaborasi semua pihak. Saya di DPD RI akan terus memastikan suara Sumenep menggema hingga ke Senayan.” pungkasnya.
