JAWA TIMUR, Seputar Jatim – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, menegaskan sikap tegas dan terbuka terhadap langkah hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah mengatakan, bahwa partainya sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.
“Kami mendapat informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, kader PDI Perjuangan yang menjabat Bupati Ponorogo, diamankan KPK dalam kegiatan OTT. Kami menghormati proses hukum dan menyerahkannya sepenuhnya kepada KPK,” katanya, Minggu (9/11/2025).
Ia mengaku sejak awal berdiri PDI Perjuangan telah memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, partainya menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum tanpa campur tangan.
“Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kami tidak boleh menghakimi siapa pun,” tegasnya.
Said juga mengingatkan, bahwa PDI Perjuangan memiliki garis ideologis yang jelas dalam memerangi korupsi. Ia mengutip arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang berulang kali menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhkan diri dari praktik korupsi di setiap tingkatan pemerintahan.
“Ibu Megawati selalu menegaskan, jangan pernah mencederai amanah rakyat. Kami tidak boleh mencampuri urusan hukum dan tidak boleh melindungi siapa pun yang bersalah,” katanya.
Menurutnya, PDI Perjuangan tidak akan menoleransi kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Ia menilai, tindakan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memberikan kepercayaan.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Bila ada kader yang terlibat, kami serahkan proses hukumnya kepada KPK tanpa kompromi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Said juga menyampaikan, permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya. Ia menyesalkan jika masih ada pejabat dari PDI Perjuangan yang belum sepenuhnya mampu menjaga kepercayaan publik.
“Kami mohon maaf kepada seluruh warga Ponorogo. Kami menyesalkan jika ada kader yang lalai menjaga amanah rakyat,” ujarnya.
Lanjut ia menambahkan, kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Pembinaan, pengawasan, dan rekrutmen kader ke depan akan diperketat agar tidak ada lagi ruang bagi penyimpangan moral maupun penyalahgunaan jabatan.
“Peristiwa ini menjadi bahan introspeksi bagi kami. PDI Perjuangan akan memperkuat pendidikan politik dan etika kader, agar kekuasaan dijalankan sebagai pengabdian, bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya. (EM)
*
