SUMENEP, Seputar Jatim – Dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kembali mencuat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Seorang ketua kelompok PKH di Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, bernama Rahema, diduga menguasai kartu ATM dan nomor PIN milik sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Praktik tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerugian bagi warga penerima bantuan. Di bawah kendali Rahema, dana yang seharusnya diterima utuh oleh keluarga miskin justru berkurang hingga jutaan rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami disuruh menyerahkan ATM dan PIN dengan alasan supaya pencairan lebih mudah. Kalau menolak, kami diancam bisa dikeluarkan dari PKH,” ungkap salah satu KPM yang tak ingin disebutkan namanya, Jumat (8/11/2025).
Kecurigaan mulai muncul ketika beberapa warga mendapati jumlah uang yang diterima tidak sebanding dengan nilai bantuan yang tercatat di rekening. Setelah dicek langsung ke bank, perbedaan jumlah tersebut sangat mencolok.
Salah satu penerima, SM, mengaku hanya menerima Rp800 ribu untuk periode September hingga November 2025, padahal dari data rekening tercatat bantuan sebesar Rp3,45 juta.
Kondisi serupa dialami HN, yang hanya memperoleh Rp1,2 juta, sementara saldo rekening menunjukkan dana masuk sebesar Rp2,55 juta.
“Uang dikasihkan langsung oleh ketua kelompok. Kami tidak pernah pegang struk atau lihat saldo. Setelah dicek, ternyata bantuannya jauh lebih besar,” tutur HN di kediamannya.
Beberapa warga meyakini praktik tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Mereka baru berani bersuara setelah sebagian KPM mulai memeriksa rekening dan menemukan selisih besar antara dana yang masuk dan dana yang diterima.
Seorang warga yang turut mendampingi para KPM membenarkan adanya laporan dugaan penyalahgunaan dana tersebut.
“Kami sudah kumpulkan pengaduan dari beberapa penerima. Saat ini sedang kami lengkapi bukti untuk dilaporkan ke pendamping PKH dan Dinas Sosial. Kalau terbukti, tentu harus diproses hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Rahema yang disebut sebagai ketua kelompok PKH Desa Pakondang belum memberikan klarifikasi resmi.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, ia hanya menjawab singkat “Saya sedang sibuk mengurus anak,” ujarnya.
Kasus ini menambah panjang daftar persoalan dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat akar rumput. Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan agar dana PKH benar-benar tersalurkan utuh kepada masyarakat miskin yang berhak menerimanya. (EM)
*
