SUMENEP, Seputar Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin itu dihadiri Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Zainal Arifin menegaskan, LKPJ merupakan instrumen penting dalam siklus pemerintahan daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui LKPJ, DPRD memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ, Hosnan, menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan secara menyeluruh melalui rapat kerja bersama perangkat daerah serta pencermatan dokumen.
Pansus menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian positif, terutama pada sektor ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, sejumlah catatan penting disampaikan. Pansus menyoroti perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Indikator makro daerah menunjukkan tren positif, namun pemerataan hasil pembangunan masih perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pansus mendorong agar perangkat daerah lebih berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar kegiatan administratif.
Sementara di sektor ekonomi, kata dia, penguatan potensi lokal dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan dinilai telah berjalan baik, namun perlu dilanjutkan dengan fokus pada pemerataan akses, terutama di daerah kepulauan.
Untuk kesejahteraan masyarakat, berbagai program sosial dinilai telah memberi manfaat, meski perlu penyempurnaan data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Pansus menekankan pentingnya pemerataan layanan, termasuk distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Selain itu, pelayanan di RSUD dr. H. Moh. Anwar juga menjadi perhatian karena masih adanya keluhan masyarakat.
“Perlu ada perbaikan manajemen dan tata kelola pelayanan kesehatan agar lebih optimal,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Pansus menilai penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 berjalan cukup baik. Namun, peningkatan kualitas kebijakan, kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
