SUMENEP, Seputar Jatim – Genangan air yang berulang di jantung Kota Sumenep, Madura, Jawa Timur, kini tak lagi dapat dipandang sebagai anomali cuaca semata.
Fenomena ini menjadi sinyal peringatan serius bagi sebuah kota yang bertumbuh cepat, namun belum sepenuhnya siap menanggung konsekuensi urbanisasi.
Fakta tersebut terungkap dalam penelitian kolaboratif Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Studi ini mengkategorikan banjir sebagai urban hazard, ancaman perkotaan yang lahir dari keterkaitan sistem alam dan aktivitas manusia.
Dalam konteks Sumenep, banjir dipicu oleh perluasan kawasan terbangun, menyusutnya daerah resapan air, serta sistem drainase yang tertinggal dari laju pembangunan.
Perubahan tata guna lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sarokah disebut menjadi faktor dominan meningkatnya limpasan air permukaan.
Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan, menjelaskan, bahwa kondisi tersebut diperparah oleh karakter tanah dengan daya infiltrasi rendah serta dominasi permukiman dan sawah tadah hujan.
“Banjir di kawasan perkotaan tidak berdiri sendiri. Ia adalah akumulasi keputusan tata ruang dari waktu ke waktu,” ujarnya, Senin (15/12/2025).
Penelitian tersebut memetakan sejumlah kawasan yang secara konsisten mengalami genangan, seperti Perumahan Bumi Sumekar Asri, Perumahan Satelit, serta koridor jalan strategis Trunojoyo, Dr. Cipto, Urip Sumoharjo, Agus Salim, dan Dr. Wahidin.
Di luar pusat kota, genangan juga tercatat di Desa Patean (Batuan), Nambakor dan Muangan (Saronggi), Sendir (Lenteng), Bluto, hingga Kalianget.
Survei lapangan mengidentifikasi sedikitnya 15 titik genangan utama, dengan ketinggian air mencapai 30–45 sentimeter dan durasi genangan hingga beberapa jam.
Sistem drainase eksisting, khususnya di Kecamatan Kota Sumenep, dinilai tak lagi mampu menampung peningkatan debit air akibat urbanisasi dan sedimentasi.
“Fenomena backwater di hilir sungai, jebolnya tanggul Sungai Anjuk, serta alih fungsi saluran tanpa penyesuaian teknis semakin melemahkan daya tahan kota terhadap hujan ekstrem,” bebernya.
Tak berhenti pada diagnosis, riset BRIDA–ITS juga menawarkan peta jalan mitigasi banjir berbasis integrasi struktural dan sosial. Normalisasi dan pelebaran saluran air menjadi agenda utama, terutama di jalur Trunojoyo–Dr. Cipto. Proyek peningkatan drainase di Jalan Dr. Cipto, Kelurahan Kolor, pada 2024 disebut sebagai contoh intervensi awal.
Di tingkat lingkungan, peran warga dinilai krusial. Pembersihan drainase berkala, pembangunan sumur resapan dan biopori komunal, serta perawatan saluran mikro skala RT direkomendasikan sebagai bentuk adaptasi berbasis komunitas.
Pendekatan non-struktural diperkuat melalui pembentukan Forum Komunitas Warga Siaga Banjir, edukasi kebencanaan di sekolah, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis warga.
Informasi cuaca dari BMKG Kalianget disalurkan melalui jaringan komunikasi hingga tingkat RT/RW guna mempercepat respons saat hujan ekstrem.
Lanjut Benny menegaskan, hasil penelitian ini memiliki urgensi tinggi sebagai dasar perumusan kebijakan penanganan banjir yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Integrasi aspek hidrologi, geospasial, dan sosial dinilai mutlak agar kebijakan tidak lagi bersifat sektoral.
“Jika banjir terus dipahami sebagai kejadian alam semata, maka kota akan selalu tertinggal satu langkah. Padahal, banjir adalah alarm bagi tata kelola perkotaan,” pungkasnya.
Dengan riset ini, banjir tak lagi sekadar genangan yang surut bersama waktu, melainkan cermin yang memaksa Kota Sumenep menata ulang cara bertumbuh, sebelum air kembali datang lebih tinggi. (Sand/EM)
*
Penulis : Sand
Editor : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
