SUMENEP, Seputar Jatim – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola pendidikan melalui sosialisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan sekaligus memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat satuan pendidikan.
Bertempat di Aula Al-Ikhlas Kantor Kemenag Sumenep, acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Moh. Iksan, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Lisa Bertha Soetedjo, serta melibatkan penilik, pengawas, dan berbagai organisasi mitra seperti K3TK, HIMPAUDI, IGTKI, hingga Forum PKBM. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam memastikan implementasi BOSP berjalan tepat sasaran.
Mengacu pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, sosialisasi ini menekankan pengelolaan dana berbasis data dan kebutuhan riil satuan pendidikan.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menggeser pola lama yang cenderung administratif menjadi lebih berorientasi pada dampak nyata terhadap mutu pembelajaran.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Lisa Bertha Soetedjo, dalam laporannya menegaskan bahwa BOSP harus menjadi instrumen strategis, bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar utama dalam perencanaan anggaran.
“Setiap program yang dibiayai BOSP harus punya arah yang jelas dan terukur. Tidak boleh lagi sekadar menghabiskan anggaran tanpa melihat dampaknya terhadap kualitas pembelajaran,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Ia juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir pengelola satuan pendidikan, terutama dalam hal kemandirian.
Menurutnya, kemampuan menyusun hingga melaporkan penggunaan anggaran harus menjadi kompetensi dasar bagi kepala satuan pendidikan dan timnya.
“Kemandirian ini penting agar pengelolaan tidak bergantung pada pihak luar. Kita ingin semua proses berjalan profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, transformasi pembelajaran PAUD turut menjadi perhatian. Lisa menilai pendekatan pembelajaran harus lebih adaptif dan tidak lagi terpaku pada metode calistung yang kaku.
“Fokus kita adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Literasi dan numerasi tetap penting, tetapi harus diberikan sesuai tahap perkembangan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Moh. Iksan, mengingatkan bahwa keberhasilan program BOSP sangat bergantung pada kedisiplinan dalam menjalankan seluruh tahapan pengelolaan anggaran.
Lanjut ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap petunjuk teknis merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
“Jangan sampai ada penyimpangan. Semua harus sesuai juknis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu sebagai bagian dari profesionalitas. Menurutnya, keterlambatan dalam pengelolaan anggaran dapat berdampak langsung pada terhambatnya program pendidikan di lapangan.
“Kalau tidak tepat waktu, program bisa terganggu. Ini yang harus kita hindari bersama,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong satuan pendidikan untuk terus memperkuat kapasitas internal, khususnya dalam pengelolaan keuangan berbasis data sebagai langkah menuju tata kelola pendidikan yang modern dan berkelanjutan.
“Kita ingin satuan pendidikan benar-benar siap, mandiri, dan mampu mengelola anggaran dengan baik tanpa ketergantungan pada pihak eksternal,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Disdik Sumenep menegaskan bahwa pengelolaan BOSP 2026 tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di sektor PAUD dan pendidikan kesetaraan. (Sand/EM)
*
Penulis : Sand
Editor : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
