SUMENEP, seputarjatim.com– Kericuhan yang mewarnai pemilihan kepala desa (Pilkades) Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kamis, 07/11/2019, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sumenep. Indra Wayudi, Wakil Ketua DPRD Sumenep menyayangkan kejadian ini. Secara tegas, politisi Demokrat itu meminta agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh menyangkut teknis pelaksanaan dan pengamanan yang dilakukan petugas kepolisian.
“Yang namanya ada kejadian seperti itu ya sapa yang tidak kecewa? Kasihan kan masyarakat. Tidak hanya masyarakat, panitianya juga kasihan, ini kan menjadi catatan kita. Kemungkinan kita akan evaluasi bersama pimpinan, termasuk untuk memanggil kepala dinas terkait itu,” terang Indra saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat, 08/11/2019.
Indra mengungkapkan, pelaksanaan Pilkades di Desa Juruan Laok, Batuputih, memang menjadi dilema tersendiri. Sebab saat ini sedang bergulir proseshukum di PTUN, tentang masalah dihapusnya salah seorang bakal calon kepala desa yang digugurkan pendaftarannya oleh panitia Pilkades setempat. Laporan di PTUN ini menurut Indra berasal dari salah seorang bakal calon kepala desa yang mempersoalkan masalah skoring administrasi pendaftaran Pilkades.
“Ya saya juga pernah ngobrol santai dengan Sekda Sumenep. Beliau juga mengaku dilema Desa Juruan Laok ini, karena memang ada proses PTUN. Kalau mau ditunda juga gak mungkin karena ini Pilkades serentak,” imbuh Indra.
Jelang hadapi pilkades tahapa dua di kepulauan, Indra berharap petugas kepolisian dapat lebih antisipatif dalam pengamanannya. Harapannya kericuhan yang terjadi di Desa Juruan Laok ini tidak akan terulang kembali.
“Untuk kepulauan saya menghimbau agar panitia kabupaten dan pihak terkait, termasuk Polres untuk memperketat penjagaan dan pengamanan. Soalnya ini jaraknya jauh. Sekali lagi untuk mengupayakan itu agar tidak terulang kasus-kasus yang kemarin,” pungkas Indra.
Terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Muslimin mengaku akan melakukan evaluasi terjadinya kericuhan di Pilkades Juruan Laok, Kecamatan Batuputih. “Untuk sementara pilkades ini dihentikan. Dan kita rapat dengan forpimda dan panitia kabupaten untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” terang Kapolres Sumenep saat ditemui wartawan, Kamis, 07/11/2019.
Polres Sumenep mengingatkan, petugas kepolisian akan bertindak tegas bila hal-hal yang dilakukan masyarakat sudah masuk ke arah tindakan anarkhis.
“Pemicunya belum kita lihat, karena kami fokus bahwa pada giat pilkades akan kita amankan. Kita akan ambil tindakan tegas bila hal-hal yang dilakukan sudah masuk ke arah anarkhis. Kita tidak ingin Kabupaten Sumenep bergejolak,” terang AKBP Muslimin.
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Pilkades di Desa Juruan Laok, Batuputih, Sumenepp, ricuh akibat amukan kelompok massa. Akibatnya pelaksanaan Pilkades dihentikan sementara. Dalam kericuhan tampak sekelompok massa merobohkan tenda tempat pelaksanaan Pilkades, dan merusak logistik pilkades. Minimnya petugas kepolisian yang berjaga tidak dapat menghalau aksi anarkhis warga. (feb/red)
