SUMENEP, seputarjatim.com -Setelah hampir dua tahun memimpin Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, duet Achmad Fauzi- Dewi Khalifah sudah banyak mempersembahkan berbagai prestasi baik tingkat regional maupun nasional.
Selain itu, pasangan Bupati Dan Wakil Bupati dengan tag line “bismillah melayani” ini dinilai banyak membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sehingga berdasarkan survei kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, sebanyak 76 persen masyarakat puas dan sangat puas atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.
“Kepuasan terhadap kinerja Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah secara umum menunjukkan kepuasan tinggi di kalangan masyarakat Kabupaten Sumenep, sesuai hasil survei, mayoritas responden atau sebesar 60 persen menyatakan puas, sebesar 16 persen sangat puas dan sebesar 18,8 persen menyatakan kurang puas, serta sebesar 5,2 persen tidak puas,” kata peneliti dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Tri Hendra Wahyudi, seperti dikutip dari media Center Sumenepkab.go.id.
Hasil survei itu, membuktikan bahwa masyarakat yang menilai jika kinerja Bupati dan Wabup dalam kurun waktu dua tahun ini mendapatkan nilai positif, apalagi tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka berbanding lurus dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep selama ini.
“Program yang dianggap berhasil, di antaranya biaya berobat/pelayanan kesehatan yang mencapai 47 persen, biaya pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 25,8 persen dan pasokan listrik sebesar 9,3 persen,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, kinerja di bidang kesehatan sangat ditopang oleh komitmen luar biasa Bupati untuk menerapkan program UHC di Kabupaten Sumenep, karena masyarakat merasa terbantu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara mudah.
Hanya saja, meskipun Pemerintah Kabupaten Sumenep dikatakan berhasil dalam melaksanakan kinerjanya dengan baik, tidak menafikan perlunya perbaikan di beberapa sektor, mengingat masyarakat menilai masih ada beberapa sektor yang perlu diselesaikan oleh pemerintah setempat.
“Pemerintahan Kabupaten Sumenep 2022 ada permasalahan mendesak, di antaranya akses pekerjaan, pengadaan pupuk atau alat pertanian, dan infrastruktur rusak, sehingga menjadi perhatian di 2023,” pungkasnya.
Sekedar untuk diketahui, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Unibraw melakukan survei dengan metode multi stage random untuk responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Sumenep pada Oktober 2022. (Bs)
