Bantuan Hibah Provinsi ke Ponpes dan Yayasan di Sumenep Diduga Jadi Bancakan Oknum, Kurniadi: Saatnya BPKP Lakukan Audit

122
×

Bantuan Hibah Provinsi ke Ponpes dan Yayasan di Sumenep Diduga Jadi Bancakan Oknum, Kurniadi: Saatnya BPKP Lakukan Audit

Sebarkan artikel ini
Foto: Kurniadi, SH ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura)
Foto: Kurniadi, SH ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura)

Sumenep,Seputarjatim.com,-Dugaan korupsi bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang di gelontorkan untuk yayasan dan pesantren di Kabupaten Sumenep, madura, Jawa timur menjadi bola panas.

Dana puluhan milyard tersebut diduga hanya menjadi bancakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak dijumpai kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di lapangan, mulai dari dugaan pekerjaan yang tidak sesuai peruntukannya hingga dugaan adanya lembaga fiktif namun terdaftar di penerima bantuan tersebut.

Menanggapi polemik bantuan dana hibah Pemprov Jatim tersebut, Kurniadi, SH selaku ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) angkat bicara, dirinya mengatakan lembaga yang fiktif tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

“Bila ternyata memperoleh bantuan, itu berarti pemberi bantuan telah lalai menyelenggarakan fungsi verifikasi, karenanya telah timbul kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian pejabat tersebut, ” Jelasnya saat ditemui media ini. Sabtu (17-07-2021)

Baca Juga :  Puncak HKN ke-58, Bupati Fauzi Tekankan Nakes Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Lanjut Aktivis yang juga populer dengan julukan Raja Hantu ini meminta agar BPKP maupun BPK RI untuk segera turun ke lapangan dan mengaudit bantuan tersebut, sehingga akan memberi efek jera bagi oknum yang bermain-main dengan bantuan tersebut.

“Pada saatnya memang akan diklarifikasi oleh BPKP, akan tetapi bisa dimintakan khusus atas temuan ini, Artinya, sudah menjadi kewajiban BPKP maupun BPK RI untuk melakukan audit terhadap bantuan ini, “pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga PAUD Nurus Sabah, Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, diduga fiktif namun sekolah tersebut terdaftar mendapat bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.

Baca Juga :  Diduga Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Oknum Perangkat Desa Di Kecamatan Ganding Ditangkap

Mas’udatun selaku ketua HIMPAUDI Kecamatan lenteng saat dikonfirmasi melalui sambungan celulernya mengatakan bahwa, untuk kecamatan lenteng tidak ada yang namanya PAUD Nurus Sabah.

“Apalagi di Desa Poreh tidak ada, untuk kecamatan Lenteng gak ada PAUD Nurus Sabah, ” Jelasnya singkat. Rabu (7-7-2021)

Hal senada juga dijelaskan oleh Fauzanit Tuliyah, Ketua IGRA Kecamatan Lenteng, dirinya mengatakan tidak begitu tahu lembaga PAUD Nurus Sabah yang berlokasi di Desa Poreh Tersebut.

“Mun PAUD Nurus Sabah tak taoh engkok (Kalau PAUD Nurus Sabah saya tidak tahu) ,Mun RA Nurus Sabah bede e Desa Daramista, (kalau RA Nurus Sabah ada tapi di Desa Daramista), “terang singkat. (Bambang)

Tinggalkan Balasan