Home / Tak Berkategori

Cegah Korupsi, Masyarakat Diminta Awasi Pembangunan Infrastruktur

- Redaksi

Rabu, 4 Agustus 2021 - 08:37 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dukung Jurnalis Kami !
+ Traktir Kopi

Musahnan, SE Ketua Group MP3S Sumenep

Musahnan, SE Ketua Group MP3S Sumenep

Sumenep,Seputarjatim.com,-Ketua group Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S),Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Menginginkan dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Tujuannya agar proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah itu tepat sasaran, sehingga butuh peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi tindak tanduk pejabat, terutama dalam pembangunan infrastruktur,”kata Musahnan. Rabu (4-8-2021)

Ditegaskan, tugas pengawasan pekerjaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya dilakukan wakil rakyat yang jumlahnya terbatas.Oleh karena itu masyarakat juga harus ambil bagian dalam pengawasan yang berfungsi sebagai sosial kontrol.

“Kalau pengerjaan pembangunan dilakukan berjalan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, tentunya akan menghasilkan yang baik pula. Untuk itulah peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerah sangat diperlukan,” ujar pria bertitel sarjana ekonomi ini.

Lanjut Aktivis asal kepulauan ini menambahkan, berbagai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan dan infrastruktur lain-lain yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup bagus, namun, masih saja ada pengerjaan yang dikeluhkan masyarakat dan terindikasi kecurangan dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut.

Baca Juga :  Media Mitrabangsa Kembali Gelar Bakti Sosial di Jadung, 20 Kaum Dhuafa Disantuni

Bahkan dirinya meminta Masyarakat untuk tidak takut melaporkan kepada yang berwenang jika menemukan indikasi kongkalikong dalam proses pembangunan infrastruktur, Mereka harus berani berbicara dan kritis agar tidak terjadi hubungan gelap antara penguasa dan pengusaha.

“Tujuan pengawasan itu bukan untuk mencari salah dari pemerintah, tapi bertujuan untuk memberikan masukan agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (Bambang)

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DKPP Sumenep Kawal Ketat Pembibitan Prancak 95 demi Jaga Mutu Tembakau Premium
Ibnu Hajar Kunjungi Kapolresta Sumenep, Serahkan Buku Karya Bupati
Tinggalkan Coblos Manual, Pilkades Serentak 2027 di Sumenep Siap Beralih ke e-Voting
Ribuan Buruh Tembakau di Sumenep Terima BLT DBHCHT Rp2,34 Miliar
Janji Penertiban THM Belum Terbukti, Lakpesdam dan LPBH NU Ultimatum Pemkab Sumenep
Silaturahmi ke SMSI, Kapolresta Sumenep Sebut Dukungan Media Jadi Penentu Keberhasilan Polri
RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep Ikuti Survei Akreditasi KARS, Targetkan Standar Pelayanan Kesehatan Nasional
Sidang Korupsi BSPS Sumenep Memasuki Fase Akhir, 5 Terdakwa Segera Hadapi Putusan
Tag :

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 10:35 WIB

DKPP Sumenep Kawal Ketat Pembibitan Prancak 95 demi Jaga Mutu Tembakau Premium

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:32 WIB

Ibnu Hajar Kunjungi Kapolresta Sumenep, Serahkan Buku Karya Bupati

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:29 WIB

Tinggalkan Coblos Manual, Pilkades Serentak 2027 di Sumenep Siap Beralih ke e-Voting

Kamis, 30 Juli 2026 - 12:36 WIB

Ribuan Buruh Tembakau di Sumenep Terima BLT DBHCHT Rp2,34 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:15 WIB

Janji Penertiban THM Belum Terbukti, Lakpesdam dan LPBH NU Ultimatum Pemkab Sumenep

Berita Terbaru