Home / Tak Berkategori

Cegah Korupsi, Masyarakat Diminta Awasi Pembangunan Infrastruktur

- Redaksi

Rabu, 4 Agustus 2021 - 08:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Musahnan, SE Ketua Group MP3S Sumenep

Musahnan, SE Ketua Group MP3S Sumenep

Sumenep,Seputarjatim.com,-Ketua group Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S),Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Menginginkan dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Tujuannya agar proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah itu tepat sasaran, sehingga butuh peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi tindak tanduk pejabat, terutama dalam pembangunan infrastruktur,”kata Musahnan. Rabu (4-8-2021)

Ditegaskan, tugas pengawasan pekerjaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya dilakukan wakil rakyat yang jumlahnya terbatas.Oleh karena itu masyarakat juga harus ambil bagian dalam pengawasan yang berfungsi sebagai sosial kontrol.

Baca Juga :  Molor Soal Tatib, Ketua DPRD: Semua Tetap Jalan Kok!

“Kalau pengerjaan pembangunan dilakukan berjalan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, tentunya akan menghasilkan yang baik pula. Untuk itulah peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerah sangat diperlukan,” ujar pria bertitel sarjana ekonomi ini.

Lanjut Aktivis asal kepulauan ini menambahkan, berbagai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan dan infrastruktur lain-lain yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup bagus, namun, masih saja ada pengerjaan yang dikeluhkan masyarakat dan terindikasi kecurangan dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut.

Baca Juga :  Dibawah Komando Cak Fauzi, Pemkab Sumenep Raih Penghargaan Ke-14 Bidang Kesehatan

Bahkan dirinya meminta Masyarakat untuk tidak takut melaporkan kepada yang berwenang jika menemukan indikasi kongkalikong dalam proses pembangunan infrastruktur, Mereka harus berani berbicara dan kritis agar tidak terjadi hubungan gelap antara penguasa dan pengusaha.

“Tujuan pengawasan itu bukan untuk mencari salah dari pemerintah, tapi bertujuan untuk memberikan masukan agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (Bambang)

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Haul ke 48 KH Abdul Mannan, Spirit Pengabdian Hidupkan Tradisi Keilmuan Pesantren
DPRD Sumenep Bahas LKPJ 2025, Dorong Penguatan PAD, Pemerataan hingga Layanan Kesehatan
Momentum HAKIN 2026, KI Sumenep Siap Perkuat Peran Strategis Media
Lewat JMS, Kejari Sumenep Ingatkan Pelajar SMAN 1 Bahaya Hoaks hingga Doxxing
PKDI Sumenep Apresiasi Langkah Kejari, Penahanan Kades Pragaan Daya Jadi Peringatan bagi Desa Lain
Kisruh Gadai Emas Rp200 Juta Lebih, BMT-UGT Nusantara Gayam Pilih Tak Respons Konfirmasi Media
Dana Desa Hak Masyarakat, Bupati Sumenep Tegaskan Kades Wajib Kelola Transparan
Ribuan Disabilitas di Madura Dibantu, BIP Foundation Hadirkan Harapan Baru
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 15:40 WIB

Haul ke 48 KH Abdul Mannan, Spirit Pengabdian Hidupkan Tradisi Keilmuan Pesantren

Jumat, 1 Mei 2026 - 07:40 WIB

DPRD Sumenep Bahas LKPJ 2025, Dorong Penguatan PAD, Pemerataan hingga Layanan Kesehatan

Kamis, 30 April 2026 - 16:35 WIB

Momentum HAKIN 2026, KI Sumenep Siap Perkuat Peran Strategis Media

Kamis, 30 April 2026 - 09:38 WIB

Lewat JMS, Kejari Sumenep Ingatkan Pelajar SMAN 1 Bahaya Hoaks hingga Doxxing

Rabu, 29 April 2026 - 17:14 WIB

PKDI Sumenep Apresiasi Langkah Kejari, Penahanan Kades Pragaan Daya Jadi Peringatan bagi Desa Lain

Berita Terbaru