SUMENEP, Seputar Jatim – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Bangkit Desa (Bangun Kualitas Infrastruktur di Desa).
Dengnelalui Dinas PUTR bersama Inspektorat Kabupaten Sumenep, kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala untuk memastikan pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai aturan dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Kabid Jasa Kontruksi PUTR Sumenep, Imam Yudikarna menyampaikan, bahwa program yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini menjadi salah satu strategi Pemkab Sumenep dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, terutama di desa-desa wilayah daratan dan kepulauan.
Karena itu, lanjut dia, setiap tahapan mulai dari pengajuan proposal awal, pelaksanaan fisik, hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diawasi ketat agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Juknis) yang berlaku.
“Kegiatan monev ini bukan sekadar memeriksa, tapi juga membina. Kami ingin memastikan desa tidak hanya membangun, tapi membangun dengan benar, transparan, dan sesuai kualitas yang diharapkan,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk meninjau progres pekerjaan infrastruktur seperti jalan desa, drainase, jembatan kecil, hingga fasilitas air bersih.
Lanjut ia menegaskan, mereka memeriksa kesesuaian volume pekerjaan dengan perencanaan, kualitas material yang digunakan, serta kelengkapan administrasi proyek.
Menurutnya, selain pengawasan teknis, kegiatan ini juga diisi dengan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat desa.
Tujuannya, agar aparatur desa mampu menyusun dokumen administrasi dan laporan keuangan secara tepat serta memahami prinsip-prinsip pengelolaan konstruksi yang baik.
“Pendampingan ini penting supaya desa tidak salah langkah. Kami ingin proses pembangunan dan pertanggungjawaban keuangannya sesuai aturan, sehingga tidak ada temuan di kemudian hari,” tegasnya.
Lamjut ia menambahkan, hasil awal monev menunjukkan adanya peningkatan positif di sejumlah desa. Beberapa proyek infrastruktur kini dinilai lebih rapi dan kuat dibanding tahun sebelumnya.
“Bahkan, sejumlah desa di wilayah kepulauan mulai menerapkan sistem pengawasan internal sederhana agar pekerjaan tetap sesuai target meski jarak pengawasan dari tim kabupaten cukup jauh,” tambahnya.
“BKK Desa harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kami ingin setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar kembali dalam bentuk manfaat untuk warga,” bebernya.
Melalui sinergi antara Dinas PUTR dan Inspektorat, ia berharap program Bangkit Desa dapat melahirkan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi ekonomi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Sumenep tahun 2025–2029, yakni memperkuat infrastruktur desa sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, baik daratan maupun kepulauan.
“Kalau infrastruktur di desa baik, otomatis pergerakan ekonomi juga meningkat. Akses masyarakat ke pasar, sekolah, dan layanan publik akan lebih mudah. Itulah esensi dari Bangkit Desa, membangkitkan potensi desa dari pondasi yang kokoh,” tandasnya. (Sand/EM)
*
