SUMENEP, Seputar Jatim – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan oleh SPPG Saronggi Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai kecaman keras dari para wali murid.
Alih-alih menjadi solusi pemenuhan gizi, menu yang dibagikan justru dinilai asal-asalan, tidak layak konsumsi, dan mencerminkan kelalaian serius dalam pengelolaan pangan anak sekolah.
Kekecewaan wali murid memuncak di kolom komentar media sosial. Menu berupa nasi, telur ceplok, sayur seadanya, dan buah pisang menjadi sasaran kritik karena dianggap jauh dari standar gizi dan kualitas yang semestinya diterima siswa.
Salah satu wali murid menuliskan komentar bernada sinis terkait menu yang disajikan pihak terkait.
“Iya pantessan tak ekakan onggu, mana ghun telor ceplok ben kacang panjang 2 kerra. (Iya pantas tidak dimakan beneran, kalau cuma telur ceplok dan kacang panjang dua potong, red),” ujarnya, Minggu (21/12/2025).
Komentar tersebut menyiratkan bahwa menu tersebut bahkan tak pantas dimakan, apalagi disajikan untuk anak-anak.
Keluhan tidak berhenti pada minimnya nilai gizi. Tudingan yang lebih serius mengarah pada kualitas dan keamanan makanan.
Seorang wali murid mengungkapkan pengalaman pahit pada hari pertama pelaksanaan MBG.
“Pas MBG hari pertama menu burger, tomatnya ada yang busuk dan nugget-nya basi,” ucapnya.
Pernyataan ini memicu kemarahan warganet karena mengindikasikan dugaan kelalaian fatal dalam pengawasan bahan makanan. Jika benar, persoalan ini bukan sekadar soal selera, melainkan sudah menyentuh keselamatan dan kesehatan siswa.
Foto menu yang dibagikan di kolom komentar turut memperkuat tudingan bahwa MBG dikelola tanpa standar yang jelas.
Banyak wali murid mempertanyakan bagaimana makanan dengan kualitas dipertanyakan bisa lolos hingga dibagikan kepada anak-anak di sekolah.
“Kalau makanan seperti ini saja dibagikan, di mana pengawasannya?” tulis salah satu komentar lain.
Situasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terhadap profesionalisme dan tanggung jawab SPPG Saronggi sebagai pelaksana program.
Program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi justru berubah menjadi sumber keresahan dan kemarahan wali murid.
Hingga kritik meluas, belum terlihat tanggung jawab terbuka atau langkah nyata yang diumumkan kepada publik.
Wali murid menilai pembiaran ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak anak untuk memperoleh makanan yang aman dan bergizi.
Jika keluhan terus diabaikan, SPPG Saronggi dinilai bukan hanya gagal menjalankan program, tetapi juga mempertaruhkan kepercayaan publik serta kesehatan generasi muda. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
