SUMENEP, Seputar Jatim — Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan transformasi digital pelayanan pajak daerah melalui gelaran High Level Meeting (HLM) TPP2DD ke-5 yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Aria Wiraraja.
Pertemuan strategis tersebut memperlihatkan keseriusan Pemkab Sumenep mewujudkan sistem perpajakan daerah yang modern, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Acara HLM dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, Plt Sekdakab Syahwan Efendi, Asisten III Ferdiansyah Tetrajaya, Kepala Bapenda Faruk Hanafi, pimpinan OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporannya, Kepala Bapenda Sumenep Faruk Hanafi menyampaikan, bahwa HLM kali ini merupakan tindak lanjut atas peluncuran inovasi digitalisasi pajak daerah yang dilakukan pada agenda sebelumnya.
“Tahun depan akan kita mulai dengan sosialisasi lebih dulu. InsyaAllah SPPT PBB-P2 sudah bisa dicetak di desa. Ini terobosan sekaligus inovasi pelayanan Bapenda agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pajak,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Menurut Faruk, kebijakan tersebut tidak hanya memotong rantai birokrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Bapenda atau kecamatan hanya untuk mendapatkan SPPT.
Ia menjelaskan bahwa HLM TPP2DD ke-5 merupakan bagian penting dari implementasi Kanal QRIS dan e-SPPT PBB-P2 yang disiapkan untuk mempercepat digitalisasi pembayaran pajak.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan. Kanal QRIS dan e-SPPT mempercepat transaksi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi,” jelasnya.
Faruk menegaskan komitmen Bapenda untuk memperkuat integrasi layanan digital, termasuk memperluas akses pembayaran non-tunai hingga ke desa.
Langkah mencetak SPPT PBB-P2 di desa dinilai bukan hanya inovasi teknis, tetapi strategi memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat agar layanan pajak semakin mudah dijangkau.
“Dengan dicetaknya SPPT di desa, masyarakat tak perlu jauh-jauh ke kota. Semua bisa selesai di wilayah masing-masing secara cepat dan efisien,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
Penulis : Sand
Editor : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
