SUMENEP, Seputar Jatim – Kepala SPPG Pakamban Laok 2, Badri, dinilai tidak konsisten dan minim komitmen terhadap pernyataannya sendiri, setelah sejumlah pesan klarifikasi yang dikirim dihapus tanpa disertai jawaban substansial.
Dalam percakapan WhatsApp dengan salah satu jurnalis, Badri sebelumnya menjadikan sebuah pernyataan sebagai rujukan utama untuk membantah dugaan persoalan yang terjadi.
Namun, ketika pernyataan tersebut ditindaklanjuti dengan pertanyaan lanjutan mulai dari tanggung jawab terhadap siswa dan guru yang mengalami diare, kepastian kepemilikan sertifikat wajib SPPG, hingga hasil uji laboratorium limbah air cucian, justru tidak ada jawaban resmi yang diberikan.
Alih-alih memberikan penjelasan, beberapa pesan klarifikasi justru terpantau dihapus. Tindakan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen dan tanggung jawab seorang pelaku publik.
Apalagi, Badri tidak dimintai klarifikasi dalam konteks personal, melainkan dalam kapasitas jabatannya sebagai kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesehatan banyak orang.
“Kalau sejak awal menjadikan pernyataan sebagai acuan, seharusnya berani juga mempertanggungjawabkannya. Bukan malah menghapus pesan,” ujar Jurnalis Jatim Kita, Syarif H, Minggu (1/2/2026).
Sikap menghapus pesan ini dinilai justru memperlemah posisi Kepala SPPG Pakamban Laok 2 sendiri. Pernyataan yang semula dijadikan tameng bantahan berbalik menjadi bumerang dan menimbulkan kesan tidak siap diuji secara terbuka.
Ia pun menilai langkah tersebut lebih mencerminkan upaya penghindaran, bukan penyelesaian masalah.
Padahal, dalam kasus yang menyangkut kesehatan siswa dan guru, publik berhak memperoleh jawaban yang jelas, transparan, dan berbasis data. Bukan respons sepihak, terlebih tindakan yang mengesankan kabur dari tanggung jawab.
Hal senada disampaikan pemuda setempat, Edy ES. Pihaknya menyebutkan, bahwa pejabat atau pemangku kepentingan di ruang publik tidak memiliki ruang untuk memilih diam ketika dimintai klarifikasi.
“Menghapus pesan bukan solusi. Itu justru memperkuat persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak terkait belum memberikan penjelasan resmi terkait penghapusan pesan maupun substansi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Satu hal yang pasti, tanggung jawab publik tidak bisa dihapus seperti pesan WhatsApp. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
