Walhi Jatim Minta Cabut SHM Laut dan Hentikan Eksploitasi Pesisir di Gersik Putih

- Redaksi

Minggu, 26 Januari 2025 - 09:53 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Dukung Jurnalis Kami !
+ Traktir Kopi

PAGAR LAUT: Laut Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ber- SHM (SandiGT - Seputar Jatim)

PAGAR LAUT: Laut Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ber- SHM (SandiGT - Seputar Jatim)

SUMENEP, Seputar Jatim – Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menghadapi ancaman serius dari privatisasi wilayah pesisir.

Dengan itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, mendesak pemerintah mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) 21 hektar di sepanjang laut di desa tersebut.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Wahyu Eka Setyawan mengatakan, wilayah pesisir seluas 21 hektar, yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal, kini dipetak-petak oleh pihak tidak bertanggung jawab atau aktor bisnis dengan klaim kepemilikan lahan melalui Sertifikat Hak Milik (SHM).

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya akan menghancurkan ekosistem pesisir tetapi juga memiskinkan masyarakat yang sudah hidup dalam kondisi rentan,” ujarnya. Minggu (26/1/2025).

Baca Juga :  PT. POS Indonesia Cabang Sapeken Diduga Kurang Pengawasan dalam Penyaluran Bolug 2024, Oknum Perangkat Desa Sepanjang Jadi Otaknya

Privatisasi pesisir di Gersik Putih dapat dipastikan akan membawa dampak ekologis yang besar.

Berdasarkan fakt di lapangan, mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan perubahan iklim, kini terancam hilang akibat konversi lahan untuk tambak garam baru.

“Dengan hilangnya lahan hijau dalam hal ini kawasan lindung pesisir, karena proyek tambak garam, tentu akan memperparah bencana banjir rob yang kini terjadi setiap bulan, merusak rumah warga dan infrastruktur desa,” tegasnya.

Dari sisi sosial-ekonomi, kata wahyu, masyarakat Gersik Putih terjebak dalam dua pilihan sulit, yaitu menjadi buruh tambak garam musiman yang rentan terhadap cuaca atau merantau ke luar daerah.

“Keberadaan tambak garam yang mendominasi desa ini tidak memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan warga, melainkan hanya menguntungkan segelintir orang,” ujarnya.

Lanjut Wahyu menyatakan, privatisasi wilayah pesisir Gersik Putih adalah bentuk perampasan ruang hidup masyarakat lokal.

“Melalui pengalihfungsian wilayah ini, nelayan tidak lagi memiliki akses ke laut, dan masyarakat sekitar akan kesulitan memanfaatkan pesisir,” tandasnya.

Baca Juga :  Sosialisasi RAD-PG 2025-2029, Bappeda Siap Tingkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Sumenep

“Masyarakat akan semakin terpinggirkan dan kehilangan kendali atas sumber daya alam yang selama ini menopang hidup mereka,” pungkasnya.

Berikut tuntutan yang disuarakan Walhi Jatim kepada pemerintah, antara lain:

1. Menolak segala bentuk privatisasi wilayah pesisir di Gersik Putih.

2. ATR/BPN harus mencabut SHM di laut Desa Gersik Putih, Sumenep.

3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus konsekuen menjalankan PERDA No. 10 Tahun 2023 tentang RTRW yang menyebutkan jika kawasan pesisir Sumenep termasuk zona lindung.

4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep jangan sampai menerbitkan izin di kawasan tersebut, karena seharusnya konsekuen dengan melindungi wilayah pesisir dan mangrove sebagai bagian dari ekosistem yang vital bagi kehidupan masyarakat pesisir.

5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Sumenep wajib memberikan akses dan perlindungan kepada masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan. (Sand/EM)

*

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

JIP Sentil SPPG di Pamekasan, Distribusi MBG Saja Tak Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Gizi
Imam Ghazali Luruskan Persepsi, ACCESS Hadir di Pamekasan untuk Meneliti Bukan Mengintervensi!
ACCESS Sentil Korwil BGN Pamekasan, Jangan Cuma Kejar Distribusi MBG, Stunting Harus Jadi Prioritas!
Penelitian ACCESS Soal Stunting Dipersoalkan, Bakesbangpol dan BGN Pamekasan Diminta Jangan Salah Paham!
Korwil BGN Pamekasan Didesak Buka Mata, Penelitian ACCESS soal MBG Terkesan Dipersulit!
Ulama Sudah Bersuara, Pemkab Sumenep Jangan Tutup Mata! THM Harus Segera Ditutup
Arsip OPD di Sumenep Diduga Kacau, Siapa Bertanggung Jawab?
PCNU Desak THM Ditutup Total, Satpol PP Sumenep Justru Sibuk Kaji Izin Mr. Ball!

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:30 WIB

JIP Sentil SPPG di Pamekasan, Distribusi MBG Saja Tak Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Gizi

Jumat, 13 November 2026 - 17:36 WIB

Imam Ghazali Luruskan Persepsi, ACCESS Hadir di Pamekasan untuk Meneliti Bukan Mengintervensi!

Jumat, 13 November 2026 - 17:26 WIB

ACCESS Sentil Korwil BGN Pamekasan, Jangan Cuma Kejar Distribusi MBG, Stunting Harus Jadi Prioritas!

Jumat, 13 November 2026 - 17:19 WIB

Penelitian ACCESS Soal Stunting Dipersoalkan, Bakesbangpol dan BGN Pamekasan Diminta Jangan Salah Paham!

Kamis, 12 November 2026 - 23:51 WIB

Korwil BGN Pamekasan Didesak Buka Mata, Penelitian ACCESS soal MBG Terkesan Dipersulit!

Berita Terbaru

MELAPORKAN: Korban rumah yang dibobol maling saat melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Guluk-Guluk (Dok. Seputar Jatim)

Hukum & Kriminal

Rumah Warga Bragung Guluk-Guluk Dibobol Maling, Uang Rp1,2 Juta Raib

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:22 WIB

MENYELIDIKI: Polisi saat meminta keterangan korban atas hilangnya delapan tabung gas LPG 3 kilogram (Dok. Seputar Jatim)

Hukum & Kriminal

8 Tabung Gas LPG 3 Kg Raib di Guluk-Guluk, Polsek Lakukan Penyelidikan

Rabu, 18 Nov 2026 - 22:19 WIB