NASIONAL, Seputar Jatim – Penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara) menjadi perhatian serius.
Atas hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan jawaban tegas kepada publik.
Ia pun memastikan langkah Kementerian Keuangan itu sah secara hukum, namun mengingatkan agar uang jumbo tersebut benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat.
Menurutnya, dasar hukum penempatan dana itu jelas tertuang dalam Undang-Undang APBN 2025 Pasal 31 ayat 2 dan 3.
Aturan tersebut memberi kewenangan kepada bendahara negara untuk mengelola saldo anggaran lebih (SAL), termasuk menempatkannya di lembaga keuangan tertentu, selain Bank Indonesia.
“Kalau soal legalitas, tidak ada perdebatan. Landasannya ada di Undang-Undang APBN 2025. Jadi, tidak ada masalah hukum,” ujarnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Meski demikian, ia mengingatkan, bahwa persoalan utama bukan lagi soal aturan, melainkan bagaimana dana Rp200 triliun tersebut bisa menjadi mesin penggerak ekonomi.
“Isunya sekarang adalah manfaat. Dana sebesar itu harus meningkatkan produktivitas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas politisi asal Madura itu.
Diketahui sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana Rp200 triliun itu ke lima bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai langkah ini krusial untuk memperkuat likuiditas perbankan agar penyaluran kredit ke sektor produktif semakin deras.
“Dana Rp 200 triliun sudah masuk ke sistem perbankan. Mungkin awalnya bank masih mencari arah, tapi perlahan kredit akan mengalir ke sektor produktif. Dengan begitu, ekonomi bisa bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
*
