Awal 2026, Bupati Sumenep Rombak OPD Inti, Gagal Capai Target Siap Dievaluasi

- Redaksi

Rabu, 14 Januari 2026 - 19:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PELANTIKAN: Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Pendopo Agung Keraton Sumenep (Mufti Che - Seputar Jatim)

PELANTIKAN: Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Pendopo Agung Keraton Sumenep (Mufti Che - Seputar Jatim)

SUMENEP, Seputar Jatim – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengawali tahun 2026 dengan perombakan besar pada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebanyak sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) resmi dilantik dan dimutasi dalam prosesi kenegaraan di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Mutasi ini dibaca sebagai langkah strategis untuk menajamkan kinerja birokrasi di sektor-sektor kunci pelayanan publik, seiring meningkatnya tuntutan pembangunan dan target kinerja daerah.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan, bahwa rotasi kali ini menyasar langsung OPD strategis yang menjadi tulang punggung pelayanan dan pembangunan daerah.

Mulai dari pendapatan daerah, pendidikan, sosial, investasi, ketenagakerjaan, hingga lingkungan hidup dan pariwisata.

Baca Juga :  Ditegur Soal Uji Limbah MBG, Akun TikTok SPPG Rubaru 002 Sibuk Salahkan Media

“Ini bukan mutasi pinggiran. Ini jantung pelayanan publik. Ketika target pembangunan naik, maka kepemimpinan OPD juga harus naik kelas,” tegasnya, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, mutasi jabatan merupakan instrumen manajerial untuk menguji sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur.

Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui evaluasi kinerja ketat, dengan indikator utama berbasis capaian dan dampak kebijakan.

“Birokrasi tidak boleh stagnan. Yang dinilai bukan senioritas, tetapi hasil kerja dan kemampuan membaca arah kebijakan,” bebernya.

Sejumlah posisi strategis kini diisi wajah-wajah baru, di antaranya: Ferdiansyah dipercaya memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan mandat memperkuat pendapatan asli daerah.

Agus Dwi Saputra ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) guna mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Moh. Iksan mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan di tengah tantangan peningkatan mutu dan pemerataan layanan.

Anwar Syahroni memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan beban isu lingkungan yang semakin kompleks.

Sementara, Rahman Riadi ditugaskan sebagai Kepala Dinas Sosial P2A untuk memastikan program sosial lebih responsif dan tepat sasaran.

Di sektor investasi dan perizinan, Heru Santoso dipercaya memimpin DPMPTSP. Mustangin ditunjuk sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk memperkuat serapan tenaga kerja.

Baca Juga :  Dana PKH Diduga Dipotong, Laporan Warga Pakondang Mengendap di Kejari Sumenep

Faruk Hanafi memimpin Disbudporapar dengan mandat optimalisasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara Beni Irawan mengisi posisi Kepala BKPSDM sebagai garda depan manajemen aparatur sipil negara.

Lebih lanjut Bupati Fauzi menegaskan, mutasi ini akan dibarengi pengawasan ketat dan evaluasi berkala.

“2026 bukan tahun uji coba. Ini tahun kerja keras. Target harus tercapai dan pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menjadikan birokrasi sebagai mesin kinerja yang efektif, bukan sekadar struktur administratif. (Sand/EM)

*

Penulis : Sand

Editor : EM

Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dana Desa Hak Masyarakat, Bupati Sumenep Tegaskan Kades Wajib Kelola Transparan
Pemkab Sumenep Perketat Penataan TPS, Sampah Pinggir Jalan Dilarang Keras
Bimtek Dispusip Sumenep Jadi Wadah Kreatif Eksplorasi Budaya Lokal
HDDAP Jadi Motor Transformasi Pertanian Lahan Kering di Sumenep
DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026 Lewat Pandangan Umum Fraksi
Dinsos P3A Sumenep Perluas Satgas PPA ke Desa, Strategi Progresif Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak
Dorong UMKM dan Ekonomi Rakyat, Wabup Sumenep Perkuat Peran BPR Syariah
Perkuat Ekonomi Daerah, Pemkab Sumenep Kucurkan Rp3,2 Miliar ke BPRS Bhakti Sumekar

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 18:43 WIB

Dana Desa Hak Masyarakat, Bupati Sumenep Tegaskan Kades Wajib Kelola Transparan

Sabtu, 25 April 2026 - 13:17 WIB

Pemkab Sumenep Perketat Penataan TPS, Sampah Pinggir Jalan Dilarang Keras

Rabu, 22 April 2026 - 15:53 WIB

Bimtek Dispusip Sumenep Jadi Wadah Kreatif Eksplorasi Budaya Lokal

Jumat, 17 April 2026 - 10:39 WIB

HDDAP Jadi Motor Transformasi Pertanian Lahan Kering di Sumenep

Kamis, 16 April 2026 - 10:56 WIB

DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026 Lewat Pandangan Umum Fraksi

Berita Terbaru