SUMENEP, Seputar Jatim – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berkomitmen dalam mendorong penguatan inklusi keuangan syariah melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Imam Hasyim, saat membuka talk show keuangan bertema ‘Mendorong Kepercayaan Masyarakat melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah’ di Pendopo Agung Keraton Sumenep.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perhimpunan BPRS Seluruh Indonesia (DPW Jawa Timur), kalangan akademisi, serta pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Wabup Sumenep, Imam Hasyim, menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berorientasi pada perluasan akses layanan, tetapi juga mencakup aspek kepercayaan, literasi, serta kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya BPR Syariah, merupakan fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan,” katanya, Selasa (14/4/2026).
Ia menilai BPR Syariah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sistem keuangan formal dengan masyarakat, terutama dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, potensi ekonomi Kabupaten Sumenep yang mencakup sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga pariwisata memerlukan dukungan sistem keuangan yang adaptif, mudah diakses, serta terpercaya.
“Optimalisasi peran BPR Syariah menjadi penting, terutama dalam menjawab kebutuhan pembiayaan berbasis syariah yang masih belum sepenuhnya terjangkau oleh pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa BPR Syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya.
“Nilai-nilai tersebut sejalan dengan praktik ekonomi masyarakat yang telah berkembang, seperti sistem bagi hasil. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus keunggulan ekonomi syariah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya konsistensi dan tata kelola yang baik dalam membangun kepercayaan publik.
Ia mendorong seluruh lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat prinsip kehati-hatian, serta menjaga kualitas pelayanan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dan terukur.
“Kami meyakini, peningkatan literasi keuangan akan berdampak langsung pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya akselerasi transformasi digital dalam sektor keuangan sebagai upaya memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil. Namun, transformasi tersebut harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan dan perlindungan konsumen.
“Keamanan transaksi dan perlindungan konsumen merupakan elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan publik di era digital,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, politisi dari partai besutan Gus Dur itu berharap kegiatan tersebut dapat menjadi forum strategis dalam merumuskan gagasan dan langkah konkret guna memperkuat peran BPR Syariah, khususnya di Jawa Timur.
“Diharapkan forum ini mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif dalam rangka memperkuat inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
