SURABAYA, seputarjatim.com- Politisi senior PDIP yang juga anggota DPR RI Bambang DH menegaskan bahwa pemberian rekom bagi calon kepala daerah adalah kewenangan dari DPP PDIP.
Mantan wali kota Surabaya dua periode ini menyebut bahwa PDIP memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan sosok yang diberi mandat rekom untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Termasuk Pilwali Kota Surabaya.
“Ya, ada mekanisme yang jelas dari PDIP. Pertama, kita ada yang namanya penjaringan melalui sistem fit and proper test. Itu dilakukan di DPC masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada,” kata Bambang DH, Selasa, 31/12/2019.
Baru setelah fit and proper test nya selesai, maka hasilnya dibawa ke DPP untuk diputuskan siapa yang paling layak untuk diberi mandat rekom.
Saat ini, memang dari PDIP belum menentukan siapa sosok yang diberikan mandat untuk maju dalam Pilwali Surabaya. Namun ia memastikan bahwa siapapun itu adalah orang yang memang layak dan berkompeten untuk memimpin Surabaya ke depan.
Santer dikabarkan bahwa PDIP telah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menentukan siapa sosok yang diberi restu oleh orang nomor satu di Jawa Timur tersebut untuk maju dalam Pilwali. Tepatnya saat Bambang DH melakukan pertemuan dengan Gubernur Khofifah, Sabtu, 24/12/2019, di Gedung Negara Garahadi.
Ditegaskan Bambang bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas tentang Pilwali Kota Surabaya. Melainkan membahas tentang rekomendasi dari dirinya agar di Jawa Timur didirikan tempat rehabilitasi khusus untuk pecandu narkoba.
“Tidak ada pembicaraan soal Pilwali. Sama sekali. Hanya saya sampaikan adanya kebutuhan tempat seperti rumah rehabilitasi untuk pencandu narkoba. Karena angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur ini tertinggi nomor satu di Indonesia,” kata Bambang DH.
Ia sendiri belum bisa mengatakan siapa calon terkuat untuk diberi rekom PDIP. Pasalnya semua calon dari kader PDIP sama sama memiliki kans. Sebut saja Whisnu Sakti Buana, Armuji, dan seterusnya. Serta tak menutup kemunkinan calon non kader.
Di sisi lain orang dekat Gubernur Jawa Timur Trisnadi senada menepis anggapan adanya pembicaraan khusus yang dilakukan Bambang DH maupun partai lain terkait Pilwali dengan Gubernur Khofifah.
Ia memastikan bahwa sampai saat ini Gubernur Khofifah netral dan tidak memihak siapapun tokoh atau partai dalam kontestasi politik Pilwali Kota Surabaya.
“Tidak ada, ibu Gubernur netral, tidak berpihak pada siapapun. Beliau milik semua warga Jawa Timur. Jikalaupun ada yang mengklaim dukungan atau restu ibu, silahkan saja, tapi yang jelas ibu tidak dalam posisi tersebut,” ucapnya.
Sebab lantaran ada beberapa bakal calon yang mengklaim dan membawa-bawa nama gubernur dalam menyosialisasikan diri mereka jelang Pilwali Kota Surabaya, banyak yang mengira Gubernur Khofifah memihak pada tokoh calon tertentu.
“Padahal tidak. Baik ke personal maupun kepada partai. Ibu memastikan bahwa beliau ada pada posisi equal distance pada semua pihak,” pungkas Trisnadi. (mi/red)
