SUMENEP, Seputar Jatim – Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai dan Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 Tahun 2024.
Acara tersebut berlangsung di Kepulauan dengan secara berurutan mulai dari Kecamatan Arjasa kemudian Kecamatan Kangayan dan Sapeken, tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan sekaligus menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kasubid Penagihan dan Penyelesaian Keberatan, Ahmad Afifi mengatakan, bahwa target yang diinginkan untuk transaksi pembayaran pajak daerah mulai tahun 2024 itu sebisa mungkin 100 persen memakai transaksi non tunai.
“Khusus PBB sebetulnya sudah ada beberapa kanal-kanal pembayaran yang disiapkan, salah satunya melalui Mobil Banking bank jatim,” katanya, Jumat (16/08/2024).
Jadi titik poinnya, sambung dia, petugas tidak menerima uang pembayaran pajak. Hal ini tentu untuk meminimalisir potensi penyelewengan penerimaan pajak.
“Kemudian juga disampaikan terkait database PBB. Database PBB itu per setahun 2021 masih ada 140 lebih Desa yang databasenya adalah database pendataan lama, sehingga potensi SPPT-nya itu adalah SPPT atas nama subjek pajak orang mati,” bebernya.
Lanjut ia menegaskan, teman-teman kepala Desa itu untuk mengajukan pemutakhiran data. Karena pemutakhiran data itu akhirnya menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan benang kusut PBB, contoh 1.000 wajib pajak (WP) jika dimutahirkan bisa mencapai 2.000 sampai dengan 2.500 WP.
“Kemudian pada bulan sebelumnya, kegiatan ini juga dlakukan di seluruh Kecamatan bagian daratan, karena pajak yang terkumpul akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tandasnya.
“Respon Kepala Desa di kepulauan sangat bagus, justru itu dilihat dari hal yang positif dan menguntungkan dari sudut Kepala Desa sebagai tugas yang akan berlangsung,” pungkasnya. (Sand/EM)
*
