KEDIRI, seputarjatim.com– Sejumlah anggota DPR RI masih tetap dengan keputusannya untuk menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di awal tahun 2020 mendatang. Hal ini disampaikan Nurhadi, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Nasdem. Menurutnya, penolakan kenaikan iuran BPJS bukan hanya disuarakan kalangan legislatif saja, melainkan juga berasal dari masyarakat. Dalam setiap kali kunjungan dan melakukan serap aspirasi, mayoritas warga menurut Nurhadi merasa keberatan jika iuran BPJS Kesehatan naik.
“Saya di Tulungagung, Blitar, dan Kediri hampir semua sama, yakni menolak kenaikan iuran pembayaran BPJS kesehatan,” kata Nurhadi saat menghadiri acara pengobatan gratis yang digelar Kemenkes RI di Kaliombo, Kediri, Senin, 23/12/2019.
Masih menurut Nurhadi, saat ini berlangsung fenomena turun kelas layanan BPJS yang dilakukan masyarakat. Hal ini menurutnya menjadi bukti jika sebagian masyarakat keberatan dengan rencana pemerintah tersebut.
“Berarti kan semakin besar nanti negara menanggung biaya BPJS untuk kelas 3. Bahkan saya dengar ada yang kelas 1 turun kelas 3. Nah, menurut saya ini Pak Jokowi harus punya terobosan. Harusnya beliau mengundang praktisi kesehatan yang ada di Republik ini. Mengundang pemikir pemikir kaum intelektual pemerhati kesehatan, untuk diajak rembug. Harus ada keputusan brilian dari beliau bagaimana mengatasi permasalahan defisit BPJS,” imbuhnya.
Nurhadi yang juga berisitrikan anggota DPRD Kota Kediri ini khawatir, bila rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS tetap dilanjutkan dapat memicu protes di berbagai daerah di Indonesia.
“Menaikkan iuran BPJS untuk mengatasi defisit BPJS itu bukan solusi,” pungkasnya. (nug/red)
