SUMENEP, Seputar Jatim – Diduga ada pungli dana BOS, Gerakan Aksi Mahasiswa Sumenep (GAMAS) Madura, Jawa Timur, akan menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, pada Senin 29 Juli 2024 mendatang.
Hal ini merupakan bentuk protes, karena diduga ada tindakan pungutan liar (Pungli) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Beberapa Sekolah Menengah Atas (SMP) swasta.
“Saya merasamerasa geram terhadap beberapa isu yang terjadi di Disdik. Bahkan parahnya saat ini, ada indikasi pungli dana BOS,” ujar Koordinator (GAMAS), Tolak Amir. Kamis (25/7/2024).
Padahal dana BOS ini, kata dia, untuk pengembangan siswa melalui pemenuhan fasilitas sarana pendidikan.
“Ini bukan tanpa kajian dan fakta, mau melakukan seruan sebab sudah mengantongi bukti transfer dan kwitansi dari beberapa sekolah,” bebernya.
“Kami sudah investigasi ke sekolah dan menemukan bukti transfer dan kwitansi pungutan tersebut,” kecamnya.
Amir, sapaan akrabnya menyampaikan, bahwa pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan aksi kepada Polres Sumenep, dalam rangka untuk melakukan demonstrasi besar-besaran.
“Kalau kemudian tidak ada tindak lanjut maupun respon, dari Dinas Pendidikan terkait persoalan polemik ini, maka saya akan melakukan pengembangan dan membawa dugaan kasus pungli tersebut ke jalur hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Sumenep, M. Fajar Hidayat menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai pungli Dana BOS yang menjadi dasar aksi tersebut.
“Menurut pengetahuan saya, informasi mengenai pungli ini masih belum jelas dan saya belum mengetahui siapa pelakunya. Lebih baik menunggu, karena ini informasi baru dan kami belum dapat konfirmasi yang konkret,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa adanya kemungkinan dugaan tersebut merupakan pemantik dari situasi sebelumnya di mana seorang guru kepala sekolah sempat ditegur keras.
“Selama saya berada di Dinas Pendidikan, saya telah memanggil semua pihak terkait dan menanyakan masalah ini. Mereka semua mengonfirmasi bahwa tidak ada pungli yang terjadi,” tandasnya.
“Jadi masyarakat dan pihak-pihak terkait menunggu klarifikasi lebih lanjut sebelum melakukan aksi yang dapat mempengaruhi citra institusi pendidikan,” pungkasnya. (Sand/EM)
