SUMENEP, Seputar Jatim– Kasus dugaan korupsi dana BUMDes untuk pengadaan peternakan kambing telah menjadi perbincangan hangat masyarakat Desa Meddelan, Desa Sendir, Desa Cangkreng, Desa Poreh, dan sekitarnya selama sepekan terakhir.
Pasalnya, dana ratusan juta rupiah yang dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat desa setempat justru diduga kuat dijadikan dana bancakan oleh oknum aparat pemerintah desa, khususnya Kepala Desa (Kades) Meddelan, Moh. Haris.
Alih-alih memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, dana tersebut malah disinyalir diselewengkan.
Ironisnya, ketika para insan pers beramai-ramai menyoroti dan memberitakan kasus ini selama berhari-hari, nomor Kades Meddelan sudah tidak bisa dikonfirmasi.
Sejumlah wartawan yang intens melakukan konfirmasi mengaku tidak mendapat balasan atas pesan WhatsApp yang dikirim. Kuat dugaan, Kades Meddelan memblokir nomor para wartawan.
Pakar Komunikasi Politik, Nanik Farida, menuding keras sikap Kepala Desa Meddelan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan pengecut yang tidak pantas dilakukan oleh seorang aparatur pemerintah.
Menurutnya, seorang pemimpin, apalagi pejabat publik yang menggunakan dan dibiayai oleh uang rakyat melalui APBDes, wajib diawasi dalam penggunaan anggarannya.
“Jika Kades Meddelan tetap memblokir nomor wartawan itu melanggar pasal 4 ayat (2) dan (3) dan pasal 18 ayat (1) UU No.40/1999 tentang Pers. Kades terancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).
Jika Kades Meddelan merasa tidak bersalah atau berada di pihak yang benar, lanjut Farida, tidak ada alasan untuk memblokir nomor wartawan.
Tindakan tersebut justru menjadi sinyal buruk dan mencerminkan bobroknya tata kelola pemerintahan di Desa Meddelan. Tugas insan pers adalah menginformasikan kepada publik melalui pemberitaan.
“Jika Harist tidak siap dikritik, mending mundur jadi Kades Meddelan,” ujar aktivis perempuan jebolan Malang ini.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Desa Meddelan Moh. Haris tidak dapat dihubungi. Nomor WhatsApp-nya tidak aktif untuk komunikasi, pesan yang dikirim pun tidak dibalas. Karena sejumlah wartawan yang getol memberitakan dugaan korupsi BUMDes Meddelan mengalami hal serupa, kuat dugaan nomor WhatsApp insan pers sengaja diblokir. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
