Dukung Kadisdik Sumenep, Raja Hantu: Jelaskan Kepada Publik Jangan Ada Yang Ditutup-Tutupi

- Redaksi

Senin, 19 Desember 2022 - 21:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kurniadi, Aktivis pendiri Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Anggaran Publik (LAPDAP) Madura

Kurniadi, Aktivis pendiri Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Anggaran Publik (LAPDAP) Madura

SUMENEP, seputarjatim.com–Aktivis pendiri Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Anggaran Publik (LAPDAP) Madura, Kurniadi memberikan tanggapan terkait berita dan diskusi panas diberbagai Group Whats’App (WAG) tentang Pemkab Sumenep yang akan memberikan seragam gratis untuk siswa SD/MI melalui Dinas terkait.

Aktivis yang biasa dipanggil raja hantu ini mengatakan,program yang akan menelan dana lebih dari Rp. 3 Milyar  tersebut memang patut memperoleh perhatian publik karena dananya bersumber dari APBD.

“Saya rasa fenomena ini wajar menjadi perhatian publik, selain dananya besar, ini rentan terjadi penyelewengan anggaran,” ucapnya. Senin (19-12-2022).

Selain itu, dikatakan Kurniadi, program tersebut merupakan potret dari situasi kejiwaan kepemimpinan yang rentan diselewengkan menjadi Komuditas politik dan terutama, dikorup.

Baca Juga :  Hari Jadi Ke-754, Kadis DLH: Momentum Kebangkitan Sumenep

Untuk yang disebut pertama, Kurniadi mengatakan sudah ada indikasi awal yang mengarah kepada politisasi anggaran untuk kepentingan politik 2024 dimana program ini ditujukan untuk memudahkan ingatan pemilih untuk tidak memilih pendatang baru.

Sedangkan potensi  korup, dapat tergambar dari skema penganggaran yang dinilai tidak masuk akal alias tidak wajar, yaitu harga Perseragam berharga Rp. 200 ribu rupiah sedangkan dalam kenyataannya harga tertinggi dalam pembuatan seragam hanya Rp. 80 jt.

Dibawah situasi yang demikian, dikatakan Kurniadi, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan adalah memberikan penjelasan yang relevan dan masuk akal terkait anggaran yang fantastik tersebut.

Baca Juga :  Ambil Batu, Sopir Pick Up di Pragaan Tewas Usai Kendaraan Terjun ke Jurang

Lebih lanjut dikatakan Kurniadi, kalau anggaran tesebut tidak dijelaskan kepada publik, kecurigaan mark-up dan korup akan terus tumbuh subur sehingga pada akhirnya justru potensi merugikan reputasi kepemimpinan Bupati itu sendiri.

“Kalau tidak terjelaskan dengan baik, justru akan merusak reputasi Bupati, ya!, Tegas Kurniadi kepada media ini melalui sambungan telponnya.

Bahkan, Kurniadi pun mendorong organ society di Kabupaten Sumenep untuk lebih serius dan melakukan langkah yang lebih nyata dari hanya sekadar berdiskusi dan bergosip karena efek yang akan ditimbulkan oleh program tersebut akan jauh lebih penting, termasuk kerugian negara. (Bam/red).

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Langgar Juknis MBG, Live TikTok SPPG Lebeng Timur Mendadak Dijeda Usai Disoal Susu Coklat
Temuan IWO Soal SPPG Bermasalah, Satgas MBG Sumenep Siap Turun Sidak
Persoalan SPPG Dievaluasi Serius, Satgas dan IWO Sumenep Minta Perketat Pengawasan Menu MBG
‘Bismillah Melayani’ Dipertanyakan, Banjir Berulang di Sumenep Dinilai Minim Solusi
Polemik E-Katalog Memanas, IWO Sumenep Nilai Kebijakan Terlalu Dipaksakan
MBG Terhenti Bukan Sekadar Evaluasi, SPPG Pakamban Laok 2 Akui Disuspend BGN
BGN Suspend 17 SPPG di Jatim, SPPG Pakamban Laok 2 Sumenep Ikut Terseret
Ikon Kota Gelap Gulita, Lampu Tugu ‘Selamat Datang’ Sumenep Mati Total

Berita Terkait

Kamis, 5 Maret 2026 - 02:57 WIB

Diduga Langgar Juknis MBG, Live TikTok SPPG Lebeng Timur Mendadak Dijeda Usai Disoal Susu Coklat

Rabu, 4 Maret 2026 - 19:05 WIB

Temuan IWO Soal SPPG Bermasalah, Satgas MBG Sumenep Siap Turun Sidak

Rabu, 4 Maret 2026 - 16:48 WIB

Persoalan SPPG Dievaluasi Serius, Satgas dan IWO Sumenep Minta Perketat Pengawasan Menu MBG

Selasa, 3 Maret 2026 - 14:02 WIB

‘Bismillah Melayani’ Dipertanyakan, Banjir Berulang di Sumenep Dinilai Minim Solusi

Senin, 2 Maret 2026 - 14:24 WIB

Polemik E-Katalog Memanas, IWO Sumenep Nilai Kebijakan Terlalu Dipaksakan

Berita Terbaru