SUMENEP, Seputar Jatim – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali tercoreng di Sumenep, Madura, Jawa Timur.
SPPG Batang-batang Daya yang dikelola Yayasan Bakti Bunda Berjaya, Dusun Taroman, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-batang, diduga mendistribusikan makanan tidak layak konsumsi berupa ayam yang telah membusuk dan berlendir.
Temuan tersebut langsung memicu penolakan dari pihak sekolah. Ironisnya, dari ratusan paket MBG yang didistribusikan ke lembaga tersebut, hanya lima ompreng yang dinilai masih layak konsumsi, sementara sisanya dalam kondisi bermasalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menu MBG yang seharusnya menjadi sumber pemenuhan gizi justru dinilai berpotensi membahayakan kesehatan siswa.
Ketua Yayasan Taklimus Shibyan, Irsyad Taklmus Shibyan, menegaskan bahwa kejadian ini bukan yang pertama, melainkan telah berulang.
Ia menyebut, dari ratusan paket MBG yang didistribusikan, ditemukan sejumlah menu bermasalah.
“Ini daging ayam yang bau itu sudah dua kali, dulu dan tadi. Yang tadi bukan hanya bau, akan tetapi sudah berbau busuk,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menggambarkan kondisi makanan yang diterima sangat memprihatinkan. Tidak hanya ayam, buah yang disertakan pun dilaporkan dalam kondisi tidak layak.
“Bukan hanya bau, tapi sudah busuk dan berlendir. Saat ayam geprek dibuka, bagian dalamnya sudah rusak dan keluar lendir. Yang pasti ayamnya sudah lama, kemungkinan sisa dari sebelumnya. Bahkan buah salaknya juga ada yang busuk,” tegasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak sekolah langsung memanggil kepala dapur SPPG untuk memastikan kondisi makanan secara langsung.
“Kepala dapurnya ditelepon, datang ke sekolah disuruh cium sendiri. Setelah itu langsung kami tolak secara keseluruhan,” ungkapnya.
Pihak SPPG kemudian menyampaikan permintaan maaf dan berjanji mengganti menu dengan makanan kering. Namun, respons tersebut dinilai tidak sebanding dengan pelanggaran yang telah terjadi berulang.
“Sudah dua kali terjadi, jangan sampai ada yang ketiga kalinya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala MI Ar Rasyad Kolpo, M. Saleh, menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan siswa.
“Kalau ini sampai dimakan anak-anak, risikonya besar. Ini tidak bisa dianggap sepele,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam distribusi makanan program MBG.
“Kalau makanan busuk masih bisa lolos distribusi, maka yang perlu dipertanyakan adalah sistem pengawasan secara keseluruhan,” tegasnya.
Distribusi makanan berbau, berlendir, dan diduga busuk tersebut jelas bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis MBG Tahun Anggaran 2026.
Dalam juknis tersebut ditegaskan bahwa setiap SPPG wajib menjamin mutu dan keamanan pangan, menghindari makanan dari cemaran biologis yang membahayakan kesehatan, serta menyajikan makanan yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar gizi.
Dengan kondisi makanan seperti yang ditemukan, SPPG Batang-batang Daya diduga telah melanggar prinsip dasar keamanan pangan yang menjadi fondasi utama program MBG.
Tak hanya itu, juknis juga mengatur sanksi tegas bagi pelanggaran tersebut. SPPG yang tidak memenuhi standar dapat dikenai penghentian sementara (suspensi), evaluasi menyeluruh operasional, hingga penghentian permanen apabila terbukti membahayakan penerima manfaat.
Pelanggaran yang terjadi berulang semakin memperkuat urgensi dilakukan evaluasi serius terhadap kelayakan operasional SPPG tersebut.
Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa lemahnya pengawasan dapat berujung pada risiko nyata bagi kesehatan siswa. Makanan yang telah membusuk berpotensi menyebabkan keracunan hingga gangguan kesehatan lainnya.
Program MBG yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi justru berisiko berubah menjadi ancaman jika standar tidak ditegakkan secara konsisten.
Permintaan maaf dan penggantian menu tidak cukup untuk menutup pelanggaran yang telah terjadi berulang. Dibutuhkan tindakan tegas, pengawasan ketat, serta komitmen penuh terhadap standar keamanan pangan.
Jika makanan busuk masih bisa didistribusikan ke siswa, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya dapurnya melainkan juga sistem pengawasannya secara keseluruhan. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
