Seputarjatim.com- Kontroversi toilet viral yang dibangun di 15 sekolah dasar di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus menuai banyak keprihatinan kalangan. Rektor Universitas Bahauddin Mudhari (Uniba) Madura Prof. Rachmad Hidayat memandang perlunya dilakukan pencatatan program skala prioritas dalam persoalan pendidikan di Kabupaten Sumenep.
“Sebenarnya yang menjadi konsen kita itu adalah segi kemanfaatan. Kalau di kampus, yang kami genjot adalah fisik ruang kuliah mahasiswa pasti, bukan toilet,” terang Prof Rachmad Hidayat, Sabtu (8/7/2023) petang.
Saat ini menurut Prof. Rachmad, masih banyak berdiri bangunan sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan. Idealnya, pemerintah harus lebih fokus pada fokus utamanya yakni memperbaiki ruang kelas siswa dulu dibanding toilet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya lihat banyak yang kurang bagus. Atap bocor, dinding retak, fasilitas yang minim. Ini seharusnya yang menjadi fokus. Dengan dana sebesar Rp125 juta, itu dana yang sangat bermanfaat sekali untuk peremajaan ruang kelas siswa,” imbuhnya.
Terkait dengan pro kontra mahal tidaknya anggaran Rp125 juta rupiah untuk membangun toilet sekolah dasar, Prof. Rachmad meminta pemerintah melihat langsung kondisinya di lapangan.
“Intinya kalau di kampus kami yang notabene swasta, dana sebesar 125 juta rupiah itu bisa jadi satu ruang kuliah untuk mahasiswa. Lebih bermanfaat kan. Jadi ayo kedepan saling mengkaji program yang jadi prioritas dan tidak,” tutup Prof. Rachmad Hidayat.
Sebelumnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menuai komentar miring masyarakat karena membangun 15 toilet senilai Rp125 juta rupiah. Di tahun 2023 ini, Disdik Sumenep juga masih akan membangun toilet yang sama dengan nilai proyek Rp125 juta rupiah.
Warga makin dibuat kesal, karena penampakan toilet ‘sultan’ ini tak sesuai dengan harganya yang fantastis. Pihak Dinas Pendidikan Sumenep menyebut, nilai proyek Rp125 juta yang dikeluarkan untuk membuat toliet justru dipandang kurang.
“Kalau sesuai dengan perhitungan standar yang ada, sebenarnya angka Rp125 juta ini masih kurang,” kata Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Sumenep Ardiyansah. (red)
