OPINI PUBLIK, Seputar Jatim – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari rahim sebuah gagasan besar, negara harus hadir di piring rakyatnya.
Ia bukan semata proyek pangan melainkan investasi peradaban tentang bagaimana anak-anak Indonesia tumbuh dengan perut kenyang, gizi cukup dan masa depan yang tidak keropos oleh kemiskinan struktural.
Di tangan Prabowo Subianto, cita-cita itu diletakkan bukan sebagai program biasa melainkan sebagai misi negara.
Namun, idealisme selalu menghadapi ujian paling keras di lapangan. Di Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, misalnya, retakan itu tampak bukan dari panci yang gosong atau nasi yang kurang matang melainkan dari sikap orang yang memegang kendali dapur itu sendiri.
Sikap defensif dan nada tinggi Kepala SPPG Sumenep Guluk-Guluk, Qiwam MH, saat dikonfirmasi jurnalis soal legalitas dan sertifikasi, bukan sekadar persoalan etika komunikasi.
Ia adalah cermin kecil dari potensi pembusukan dari dalam ketika amanah publik lebih diperlakukan sebagai tameng kekuasaan bukan sebagai ladang pengabdian.
Kalimat “sampean sudah baca juknis tidak?” yang meluncur dengan nada membentak terasa seperti palu yang dipukulkan ke meja dialog.
Seakan-akan bertanya dianggap sebagai dosa, dan transparansi diperlakukan sebagai gangguan. Padahal, dalam republik yang sehat, justru pertanyaanlah yang menjaga kekuasaan tetap waras. Ketika pejabat mulai alergi pada tanya, di situlah bahaya pelan-pelan menetas.
Ditambah lagi konfirmasi pewarta Klik Times mempertebal kesan itu. Dalam percakapan yang berlangsung tegang, sang kepala dapur bahkan melontarkan kalimat bernuansa Madura “Terro taoah gu’ teggu enah” (Ingin tau kekuatannya, red). Sebuah ungkapan yang dalam konteks pelayanan publik terasa getir: keras kepala yang dibungkus keyakinan diri, seolah kritik adalah angin lalu.
Lebih dari itu, sikap defensif yang bertumpuk-tumpuk justru menyisakan ironi. Di satu sisi, dapur itu mengusung nama “bergizi”, simbol kehati-hatian, kesehatan dan standar tinggi.
Di sisi lain, klarifikasi soal sertifikasi dan keberadaan tenaga ahli justru kabur, berputar dan terkesan menutup-nutupi. Seolah-olah legalitas hanyalah formalitas sepele bukan fondasi keselamatan publik.
Inilah titik paradoksnya, sebuah program yang dirancang untuk melindungi masa depan anak-anak, justru dijalankan dengan sikap yang berpotensi membahayakan mereka.
Prabowo berbicara tentang generasi emas, tentang anak-anak yang tak boleh lagi datang ke sekolah dengan perut kosong. Tetapi di Guluk-Guluk, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal kenyang melainkan perkara paling mendasar, apakah makanan itu benar-benar aman, benar-benar layak dan sungguh diawasi oleh tenaga profesional?
Arogansi di level pelaksana bukan hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga berpotensi mengkhianati visi besar negara.
Program sebesar MBG tidak boleh ditopang oleh mentalitas “yang penting jalan dulu”. Gizi bukan sekadar soal isi perut tetapi tentang standar, kehati-hatian dan tanggung jawab ilmiah.
Di titik inilah perkataan Niccolò Machiavelli terasa menemukan relevansinya:
“Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh kebijaksanaan akan melahirkan kehancurannya sendiri,”
Ketika posisi membuat seseorang merasa kebal, ketika jabatan menjelma tameng untuk menghindari koreksi, di situlah kekuasaan mulai bekerja melawan dirinya sendiri.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sikap meremehkan regulasi adalah pintu masuk ke normalisasi pelanggaran. Hari ini sertifikat dianggap “masih proses”, besok bisa jadi standar dipermak, lusa keselamatan dikorbankan. Semua berawal dari satu penyakit klasik kekuasaan, merasa kebal oleh jabatan.
Padahal, dalam skema besar visi Prabowo, dapur SPPG bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah simpul strategis pembangunan manusia. Jika simpul ini rapuh oleh ego dan arogansi, maka cita-cita besar itu bisa runtuh bukan karena kurang dana tetapi karena miskin etika.
Publik berhak cemas. Sebab yang dipertaruhkan bukan reputasi satu kepala dapur melainkan kesehatan anak-anak, keselamatan masyarakat dan marwah program negara.
Di titik inilah negara tidak boleh ragu untuk turun tangan. Evaluasi bukan untuk mematikan program melainkan untuk menyelamatkannya dari pembusukan dini.
Dan di titik ini pula penulis teringat pada catatan Benny Eko Supriyanto dalam laman Kementerian Keuangan RI bahwa tantangan terbesar program MBG adalah menjaga mutu makanan agar tetap layak konsumsi dan tidak mudah basi terutama di daerah dengan iklim panas atau infrastruktur penyimpanan terbatas. Daya tahan makanan harus dijaga melalui pengolahan yang higienis, rantai dingin (cold chain) untuk bahan tertentu serta sistem distribusi yang cepat.
Selain itu, pengawasan program harus dilakukan secara ketat mulai dari dapur penyedia hingga ke meja makan siswa. Keterlibatan masyarakat, sekolah dan lembaga independen sangat penting untuk mencegah penyimpangan.
Di sisi lain, transparansi anggaran juga menjadi syarat mutlak. APBN untuk MBG harus dikelola secara akuntabel, sebab celah penyimpangan sekecil apa pun bisa merusak kepercayaan publik.
Pemerintah pusat dan daerah perlu membuka data seluas-luasnya, melibatkan koperasi, kelompok tani dan organisasi masyarsipi dalam pengawasan.
Hanya dengan tata kelola yang bersih, MBG dapat benar-benar memberi manfaat optimal. Dengan pemenuhan AKG, pengawasan kualitas, distribusi yang adil serta transparansi anggaran, program ini dapat menjadi tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045.
Namun demikian, APBN kembali membuktikan dirinya bukan sekadar angka-angka dalam tabel fiskal melainkan denyut nadi pembangunan yang menyehatkan generasi.
Maka dari itu, program besar selalu membutuhkan aktor-aktor kecil yang berjiwa besar. Bukan yang gemar membentak, bukan yang sibuk membela diri melainkan yang sadar bahwa setiap panci yang mendidih di dapur MBG sejatinya sedang merebus harapan bangsa.
Dan harapan, seperti gizi, tidak akan pernah bisa diproses dengan arogansi. Salam.
*
Penulis : M. Faizi
Editor : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
