SUMENEP, Seputar Jatim – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dalam Rapat Paripurna DPRD melalui penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026.
Juru Bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar, menyampaikan bahwa reses yang berlangsung pada 9–16 Maret 2026 menjadi momentum strategis bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing.
Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Reses ini menjadi cermin nyata kondisi di lapangan. Mayoritas masyarakat masih mengeluhkan infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama jalan rusak yang belum tertangani optimal. Padahal, infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas warga,” ujarnya, dalam forum paripurna Selasa (31/3/2026).
Ia menegaskan, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan serta distribusi hasil ekonomi masyarakat.
“Ketika jalan rusak, biaya distribusi meningkat, waktu tempuh lebih lama, bahkan risiko kecelakaan juga meningkat. Ini sangat merugikan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan petani,” tambahnya.
Hairul juga menyoroti kondisi di Desa Pragaan Laok, di mana masyarakat harus memperbaiki jalan secara swadaya akibat belum adanya intervensi pemerintah.
“Kami menemukan fakta masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan dengan biaya sendiri. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil dan program pembangunan. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Selain jalan, Fraksi PAN juga menyoroti sistem drainase yang dinilai belum tertata dengan baik. Kondisi ini menyebabkan genangan air saat hujan, seperti yang terjadi di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan.
“Masalah drainase tidak bisa dianggap sepele. Genangan air bukan hanya mengganggu lalu lintas, tapi juga mempercepat kerusakan jalan. Jika tidak ditangani terpadu, anggaran perbaikan akan terus tergerus tanpa hasil maksimal,” jelasnya.
Ia mendorong adanya perencanaan terintegrasi antara pembangunan jalan dan drainase agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi juga menjadi sorotan di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek.
“Banyak titik jalan gelap karena PJU mati. Ini sangat berbahaya, terutama pada malam hari, serta menimbulkan rasa tidak aman,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan perbaikan PJU secara menyeluruh.
Di kawasan pesisir, Fraksi PAN turut menyoroti kerusakan tangkis laut yang berpotensi memicu abrasi, khususnya di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang.
“Sebagai daerah kepulauan, Sumenep memiliki kerentanan tinggi terhadap abrasi. Kerusakan tangkis laut yang dibiarkan akan berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan warga,” tandasnya.
Hairul menegaskan, perlindungan wilayah pesisir harus menjadi prioritas pemerintah daerah dengan langkah mitigasi yang berkelanjutan.
Fraksi PAN berharap seluruh hasil reses tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan yang nyata.
“Kami menekankan agar aspirasi masyarakat ini menjadi dasar penentuan skala prioritas pembangunan. Kebijakan harus tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan warga,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Hairul memastikan Fraksi PAN akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga terealisasi.
“Kami berkomitmen mengawal setiap aspirasi agar pembangunan infrastruktur di Sumenep lebih merata, berkualitas, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
