Suara Rakyat Jadi Pijakan, DPRD Sumenep Kawal Hasil Reses II

- Redaksi

Selasa, 31 Maret 2026 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAPAT: Wakil Bupati Sumenep (duduk) bersama Ketua DPRD Sumenep (pimpinan) usai Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 di ruang sidang DPRD setemp (Foto Istimewa)

RAPAT: Wakil Bupati Sumenep (duduk) bersama Ketua DPRD Sumenep (pimpinan) usai Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 di ruang sidang DPRD setemp (Foto Istimewa)

SUMENEP, Seputar Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, bakal berkomitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat melalui Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026, Rabu (31/3/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum strategis bagi legislatif untuk mengonsolidasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang dihimpun anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan selama masa reses pada 9 hingga 16 Maret 2026.

Dalam forum paripurna itu, tujuh fraksi DPRD secara bergantian memaparkan hasil penjaringan aspirasi. Sejumlah isu krusial mencuat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menegaskan bahwa laporan hasil reses bukan sekadar agenda formal, melainkan representasi langsung suara rakyat yang harus menjadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan daerah.

“Hasil reses ini bukan hanya laporan administratif semata, tetapi cerminan nyata kebutuhan dan harapan masyarakat di akar rumput. Karena itu, seluruh aspirasi harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.

Baca Juga :  THR Jangan Terkuras Usai Lebaran, BPRS Bhakti Sumekar Ajak Warga Sumenep Lebih Cermat Atur Keuangan

Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diwujudkan dalam program nyata.

“Kami tidak ingin aspirasi masyarakat hanya menjadi catatan di atas kertas. Semua usulan akan kami kawal agar dapat diterjemahkan menjadi program konkret dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” lanjutnya.

Zainal juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merealisasikan hasil reses, mengingat kompleksitas persoalan pembangunan di Sumenep.

“Sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Kami berharap pemerintah daerah merespons hasil reses ini dengan langkah strategis, terukur, dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Adapun laporan disampaikan oleh tujuh fraksi melalui juru bicara masing-masing, yakni Fraksi Gerindra-PKS (Agus Hariyanto), Fraksi PPP (Hairul Anam), Fraksi PAN (Hairul Anwar), Fraksi Demokrat (Ahmad Jazuli), Fraksi PDI Perjuangan (Darul Hasyim Fath), Fraksi NasDem (Samsiyadi), dan Fraksi PKB (Mirza Khomaidi Hamid).

Masing-masing fraksi menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta perhatian terhadap sektor ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Rapat paripurna ini dihadiri Wakil Bupati Sumenep, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, camat, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Baca Juga :  Wabup Sumenep Dorong ASN Tingkatkan Kinerja Pasca Libur Lebaran

Melalui forum tersebut, DPRD Sumenep berharap hasil reses dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada masyarakat serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (EM)

*

Penulis : EM

Sumber Berita: https://seputarjatim.com

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

HDDAP Jadi Motor Transformasi Pertanian Lahan Kering di Sumenep
DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026 Lewat Pandangan Umum Fraksi
Dinsos P3A Sumenep Perluas Satgas PPA ke Desa, Strategi Progresif Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak
Dorong UMKM dan Ekonomi Rakyat, Wabup Sumenep Perkuat Peran BPR Syariah
Perkuat Ekonomi Daerah, Pemkab Sumenep Kucurkan Rp3,2 Miliar ke BPRS Bhakti Sumekar
DPRD Sumenep Sahkan 31 Raperda 2026, Fokus Perlindungan Petani hingga Regulasi Media Sosial
Pasokan MBG Dikuasai Pihak Tertentu, DPRD Desak Pemerintah Evaluasi Total SPPG di Sumenep
Dari Kantor ke Rumah Dinas Naik Becak, Bupati Sumenep Pimpin Gerakan Hemat BBM

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 10:56 WIB

DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026 Lewat Pandangan Umum Fraksi

Rabu, 15 April 2026 - 20:05 WIB

Dinsos P3A Sumenep Perluas Satgas PPA ke Desa, Strategi Progresif Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

Selasa, 14 April 2026 - 17:58 WIB

Dorong UMKM dan Ekonomi Rakyat, Wabup Sumenep Perkuat Peran BPR Syariah

Selasa, 14 April 2026 - 11:13 WIB

Perkuat Ekonomi Daerah, Pemkab Sumenep Kucurkan Rp3,2 Miliar ke BPRS Bhakti Sumekar

Sabtu, 11 April 2026 - 09:18 WIB

DPRD Sumenep Sahkan 31 Raperda 2026, Fokus Perlindungan Petani hingga Regulasi Media Sosial

Berita Terbaru

GAGAH: Kepala BMKG Stasiun Trunojoyo Sumenep, Ari Widjajanto, saat diwawancarai di ruangannya (SandiGT - Seputar Jatim)

Peristiwa

Sumenep Hadapi Fase Pancaroba, Ancaman Kekeringan Mulai Muncul

Senin, 20 Apr 2026 - 17:48 WIB