SUMENEP, Seputar Jatim – Aktivis Sumenep, Madura, Jawa Timur, angkatan bicara terkait dugaan alih fungsi beberapa Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yanh menjadi gedung serbaguna.
Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dan diduga tidak ada tindakan dari leading sektor program tersebut serta adanya kongkalikong antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan sejumlah Kepala Desa setempat.
“Dengan kasus seperti ini dinas terkait seharusnya diawasi betul agar manfaatnya terasa. Patut dicurigai adanya dugaan kongkalikong antara dinas dengan pihak kepala desa sehingga ini hanya di ambil untungnya tidak dilihat sisi baiknya,” kata Aktivis muda Sumenep, Sahid Badri. Jumat (19/7/2024)
Ia menegaskan, PUTR sebagai pengadaan terhadap program kementrian yang berasal dari DAK. Seharusnya, hati-hati betul dalam melaksanakan suatu program. Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan tidak hanya ada bangunannya saja.
“Beberapa TPS3R alih fungsi seperti contoh di Desa Giring Kecamatan Manding hanya dijadikan tempat tiktokkan dan pelantikan Pantarli. Desa Torbang Kecamatan Batuan diduga alih fungsi menjadi kantor Balai Desa. Desa Pasongsongan dijadikan garasi mobil ambulance,” bebernya.
Lanjut ia mengatakan, anggaran Rp600 juta bukan sedikit, cuma ada gedung tapi tidak berfungsi.
“Bahkan bermanfaat gimana jika salah tingkah seperti ini. Dibangun untuk apa, malah dibuat tempat kegiatan kan kurang ajar namanya ini,” tegasnya.
“Ini harus menjadi catatan terhadap bupati Sumenep. Jangan sampai nama baik bupati di rusak oleh dinas-dinas yang nakal seperti kadis PUTR ini,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri mengatakan, adanya persoalan tersebut dapat disebabkan leading sektor dari program itu kurang tegas dan kurang mengawasi pada program yang danai oleh APBN.
“Meskipun program tersebut anggaran dari pusat, sekiranya dinas terkait dan pelaksana betul-betul mengawal sebaik-baiknya. Bukan hanya memikirkan keuntungan saja dan melupakan fungsi dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
“Beberapa tahun lalu memang pernah turun ke tempat TPS3R, dan banyak yang tidak berfungsi serta anggaran 600 juta itu sangat besar, bangunan tersebut tidak ada fungsi seharusnya. Maka dari itu, evaluasi TPS3R itu secepatnya,” tutupnya.
