Paripurna DPRD, Wabup Sumenep Tegaskan LKPJ 2025 Penuh Capaian dan Prestasi

- Redaksi

Rabu, 1 April 2026 - 00:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

MENDENGARKAN: Wabup Sumenep KH. Imam Hasyim saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD (Doc. Seputar Jatim)

MENDENGARKAN: Wabup Sumenep KH. Imam Hasyim saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD (Doc. Seputar Jatim)

SUMENEP, Seputar Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, memaparkan capaian kinerja pembangunan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Selasa (31/3) kemarin.

Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menyampaikan bahwa sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Capaian tersebut, menurutnya, tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

“LKPJ ini bukan sekadar laporan administratif, tetapi gambaran utuh atas kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak,” ujarnya di hadapan forum paripurna, Rabu (1/4/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  SPPG Lenteng Timur 3 Kembali Langgar, MBG Baru Datang Saat Siswa Pulang

Ia menegaskan, berbagai penghargaan yang diraih sepanjang 2025 menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah berada di jalur yang tepat, meski tetap memerlukan penyempurnaan di berbagai sektor.

Salah satu capaian yang menonjol adalah penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor keris terpanjang melalui pembangunan Monumen Tugu Keris Arya Wiraraja. Penghargaan ini dinilai tidak sekadar simbolik, tetapi juga bagian dari upaya pelestarian budaya lokal.

“Pengakuan ini memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata berbasis kearifan lokal agar berdampak pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Di bidang tata kelola keuangan, Pemkab Sumenep kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024. Selain itu, daerah ini juga tercatat sebagai salah satu yang tercepat dalam pengajuan penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan.

“Opini WTP menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Sementara percepatan Dana Desa bertujuan agar pembangunan di tingkat desa berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.

Penghargaan lain juga diraih dari Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, serta SMSI Award 2025 yang menempatkan Sumenep sebagai daerah dengan kepemimpinan inspiratif dan penjaga harmoni seni budaya.

Di sektor pemerintahan, Pemkab Sumenep mendapat apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan menyelesaikan proses pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024, sekaligus meraih predikat terbaik dalam layanan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya.

Baca Juga :  Suara Rakyat Jadi Pijakan, DPRD Sumenep Kawal Hasil Reses II

“Kami terus mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, serta pelayanan publik yang cepat, tepat, dan profesional,” katanya.

Komitmen terhadap layanan dasar juga dibuktikan dengan penghargaan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) atas dukungan pengembangan BUMD Air Minum.

Sementara di sektor ekonomi, Kabupaten Sumenep meraih Juara III Festival Ekonomi Syariah Jawa Timur 2025 dan dinobatkan sebagai daerah pertanian tembakau inovatif dalam Madura Awards 2025.

“Penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas, terutama pada sektor unggulan seperti pertanian dan ekonomi syariah, agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Mengakhiri penyampaiannya, Wabup menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Capaian ini bukan untuk berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui forum tersebut, DPRD Kabupaten Sumenep diharapkan memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan. (EM)

*

Penulis : EM

Sumber Berita: https://seputarjatim.com

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPMD Sumenep Perkuat Tata Kelola Desa Lewat Pembinaan LPPD Profesional
Pengawasan MBG Dinilai Lemah, DPRD Sumenep Desak Satgas Gerak Cepat
DPRD Sumenep Kebut 31 Raperda Prioritas 2026, Fokus Dongkrak PAD dan Perkuat Pembangunan
Pencairan PKH dan BPNT Tahap II 2026 Mulai Bergulir, Dinsos Sumenep Tegaskan Tak Ada Potongan Apa Pun
Jelang Idul Adha, Dinsos Sumenep Pastikan Daging Kurban Menjangkau Pelosok dan Kepulauan
Pansus DPRD Sumenep Fokus Raperda Aset, Dorong Pemanfaatan Lebih Maksimal
Jelang Idul Adha, DKPP Sumenep Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Bebas Penyakit
Pansus II DPRD Sumenep Matangkan Raperda Penyertaan Modal BPRS Bhakti Sumekar

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 08:43 WIB

DPMD Sumenep Perkuat Tata Kelola Desa Lewat Pembinaan LPPD Profesional

Sabtu, 16 Mei 2026 - 10:26 WIB

Pengawasan MBG Dinilai Lemah, DPRD Sumenep Desak Satgas Gerak Cepat

Rabu, 13 Mei 2026 - 10:41 WIB

DPRD Sumenep Kebut 31 Raperda Prioritas 2026, Fokus Dongkrak PAD dan Perkuat Pembangunan

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:38 WIB

Pencairan PKH dan BPNT Tahap II 2026 Mulai Bergulir, Dinsos Sumenep Tegaskan Tak Ada Potongan Apa Pun

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:31 WIB

Jelang Idul Adha, Dinsos Sumenep Pastikan Daging Kurban Menjangkau Pelosok dan Kepulauan

Berita Terbaru