SUMENEP, Seputar Jatim – Dugaan penyelewengan anggaran kembali mencuat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meddelan, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Dana pengadaan ternak kambing yang nilainya ditengarai mencapai ratusan juta rupiah diduga kuat diselewengkan. Faktanya, jumlah kambing yang terealisasi hanya 16 ekor, angka yang dinilai jauh dari logika anggaran.
Alih-alih menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan dan penggerak ekonomi desa, program ternak kambing tersebut justru dicurigai berubah menjadi “dana bancakan” oknum tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indikasi kejanggalan kian menguat karena tidak ditemukan pos biaya penunjang yang semestinya melekat pada usaha peternakan, seperti pakan, penerangan kandang, hingga upah tenaga kerja.
Praktisi hukum Pathor Rahman menilai, bila benar anggaran ratusan juta hanya menghasilkan 16 ekor kambing, maka dugaan korupsi tak terelakkan.
“Indikatornya jelas: anggaran besar, hasilnya minim. Ini tidak masuk akal. Tidak ada biaya pakan, tidak ada biaya penerangan, dan tidak ada biaya tenaga kerja. Ini kuat mengarah pada penyelewengan,” tegasnya, Minggu (18/1/2026).
Ia juga menyoroti pengakuan Ketua BUMDes yang disebut tidak mengetahui total nilai anggaran pengadaan, harga per ekor, maupun jumlah pembelian kambing. Bahkan, proses belanja diduga berlangsung tanpa sepengetahuan Ketua BUMDes.
“Kalau Ketua BUMDes saja tidak tahu detail anggaran dan pembelian, lalu siapa yang berbelanja? Siapa yang mengendalikan uang? Ini sudah masuk wilayah pidana,” tandasnya.
Kejanggalan lain muncul dari pengakuan bahwa dana pengadaan diduga berada di tangan Kepala Desa Meddelan dan tidak diserahkan kepada Ketua BUMDes.
Saat diminta biaya pakan dan nutrisi, Kepala Desa disebut menyatakan dana belum cair. Ironisnya, Ketua BUMDes justru harus mencari pakan rumput liar sendiri setiap hari.
“Ini keterlaluan,” ujar pria yang disapa Paong itu.
Sementara itu, Kepala Desa Meddelan Moh. Harist saat dikonfirmasi menyatakan bahwa seluruh pengelolaan keuangan diserahkan kepada BUMDes dan pemerintah desa tidak ikut campur dalam pengadaan ternak kambing tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan carut-marut pengelolaan BUMDes. Publik mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas aliran dana, kewenangan pengelolaan, serta pertanggungjawaban anggaran agar keadilan dan transparansi benar-benar ditegakkan. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://www.seputarjatim.com
