SUMENEP, Seputar Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyoroti keras pola distribusi bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha lokal.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Menurutnya, optimalisasi penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal menjadi kunci agar kesejahteraan petani dan peternak setempat bisa terdongkrak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masdawi juga menyinggung dugaan adanya penguasaan rantai pasok oleh pihak tertentu dalam program MBG.
Praktik tersebut dinilai berpotensi mengabaikan kualitas sekaligus memicu persoalan harga di tingkat komoditas.
“Sekarang kebanyakan penyuplai itu, saya tahu lah penyuplai itu orang-orang tertentu tapi tidak melibatkan petani lokal, agar mereka juga merasakan manfaat adanya program pemerintah,” katanya, Kamis (9/4/2026).
Ia menegaskan perlunya evaluasi seluruh SPPG oleh Pemkab Sumenep agar produksi lokal benar-benar terserap dalam pemenuhan kebutuhan MBG.
Dengan begitu, kata dia, dampak ekonomi program tidak hanya berhenti pada distribusi pangan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, sejumlah aspek krusial perlu dibenahi, mulai dari standar kualitas, kapasitas produksi, hingga pengawasan harga agar tidak terjadi praktik pembelian di bawah harga wajar dengan pencatatan harga lebih tinggi.
“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.
Masdawi menambahkan, penguatan regulasi dan kebijakan di sektor pertanian menjadi langkah penting agar petani tidak terus bergantung pada mekanisme pasar bebas yang fluktuatif.
“Misalnya ada koordinator mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG, dan juga soal harganya bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia berharap program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
“MBG ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kalau hasil panen petani di sini terserap, sirkulasi ekonomi daerah akan membaik,” pungkasnya. (EM)
*
Penulis : EM
Sumber Berita: https://seputarjatim.com
