Pasokan MBG Dikuasai Pihak Tertentu, DPRD Desak Pemerintah Evaluasi Total SPPG di Sumenep

- Redaksi

Kamis, 9 April 2026 - 18:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TEGAS: Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi (Foto Istimewa)

TEGAS: Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi (Foto Istimewa)

SUMENEP, Seputar Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyoroti keras pola distribusi bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha lokal.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Menurutnya, optimalisasi penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal menjadi kunci agar kesejahteraan petani dan peternak setempat bisa terdongkrak.

Masdawi juga menyinggung dugaan adanya penguasaan rantai pasok oleh pihak tertentu dalam program MBG.

Praktik tersebut dinilai berpotensi mengabaikan kualitas sekaligus memicu persoalan harga di tingkat komoditas.

“Sekarang kebanyakan penyuplai itu, saya tahu lah penyuplai itu orang-orang tertentu tapi tidak melibatkan petani lokal, agar mereka juga merasakan manfaat adanya program pemerintah,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga :  Tak Kapok Disuspend, SPPG Pakamban Laok 2 Bagikan MBG Basi, Protes Wali Murid Diduga Diredam

Ia menegaskan perlunya evaluasi seluruh SPPG oleh Pemkab Sumenep agar produksi lokal benar-benar terserap dalam pemenuhan kebutuhan MBG.

Dengan begitu, kata dia, dampak ekonomi program tidak hanya berhenti pada distribusi pangan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, sejumlah aspek krusial perlu dibenahi, mulai dari standar kualitas, kapasitas produksi, hingga pengawasan harga agar tidak terjadi praktik pembelian di bawah harga wajar dengan pencatatan harga lebih tinggi.

“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.

Masdawi menambahkan, penguatan regulasi dan kebijakan di sektor pertanian menjadi langkah penting agar petani tidak terus bergantung pada mekanisme pasar bebas yang fluktuatif.

“Misalnya ada koordinator mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG, dan juga soal harganya bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia berharap program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

Baca Juga :  Disuspend BGN, SPPG Lenteng Timur 3 Nekat Distribusikan MBG Busuk Lalu Blokir Nomor Wartawan

“MBG ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kalau hasil panen petani di sini terserap, sirkulasi ekonomi daerah akan membaik,” pungkasnya. (EM)

*

Penulis : EM

Sumber Berita: https://seputarjatim.com

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dari Kantor ke Rumah Dinas Naik Becak, Bupati Sumenep Pimpin Gerakan Hemat BBM
401 PNS Purna Tugas, BKPSDM Sumenep Tunda Rekrutmen Demi Efisiensi Anggaran
Bupati Lantik 4 Pejabat Eselon II untuk Percepat Reformasi Birokrasi Sumenep
DPRD Sumenep Sahkan 3 Raperda Strategis, Perkuat Ekonomi dan Dongkrak PAD
Transportasi Laut Diperkuat, Poltera Sumbang Kapal Canggih untuk Warga Kepulauan Sumenep
Wujudkan Ruang Digital Sehat, DPRD Sumenep Siap Berlakukan Batas Usia Medsos
DPRD Sumenep Siaga, Pengawasan DAK Rp49 Miliar Diperketat Total
Paripurna DPRD, Wabup Sumenep Tegaskan LKPJ 2025 Penuh Capaian dan Prestasi

Berita Terkait

Kamis, 9 April 2026 - 18:36 WIB

Pasokan MBG Dikuasai Pihak Tertentu, DPRD Desak Pemerintah Evaluasi Total SPPG di Sumenep

Rabu, 8 April 2026 - 16:08 WIB

Dari Kantor ke Rumah Dinas Naik Becak, Bupati Sumenep Pimpin Gerakan Hemat BBM

Rabu, 8 April 2026 - 15:41 WIB

401 PNS Purna Tugas, BKPSDM Sumenep Tunda Rekrutmen Demi Efisiensi Anggaran

Rabu, 8 April 2026 - 14:54 WIB

Bupati Lantik 4 Pejabat Eselon II untuk Percepat Reformasi Birokrasi Sumenep

Selasa, 7 April 2026 - 21:30 WIB

DPRD Sumenep Sahkan 3 Raperda Strategis, Perkuat Ekonomi dan Dongkrak PAD

Berita Terbaru