PT. Delta Jaya Mas Menahan Hak Pekerjanya Yang Meninggal Dunia, LBH BR Ancam Proses Hukum

- Redaksi

Rabu, 28 April 2021 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hosnan., SH. (Pengacara Ma'ani dari LBH BR Jatim)

Hosnan., SH. (Pengacara Ma'ani dari LBH BR Jatim)

SIDOARJO, seputarjatim.com,- Miris benar nasib Ma’ani dan anak-anaknya. Warga dusun Seketi Sidoarjo ini harus bekerja keras setelah tulang punggung keluarganya, almarhum Solikin, suaminya, yang merupakan pekerja di PT Delta Jaya Mas meninggal dunia pada November 2020 yang lalu akibat terpapar Covid-19.

Penderitaan Ma’ani dan anak-anaknya semakin bertambah saat perusahaan tempat suaminya bekerja (PT Delta Jaya Mas) yang beralamat di Jl. Raya Cangkir, KM. 21 Driyorejo – Gresik tak kunjung membayarkan hak-hak suaminya yang seharusnya diterima oleh ahli warisnya.

“Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan pasal 61 ayat (3) itu sudah jelas. Pekerja yang meninggal dunia hak-hak ketenagakerjaannya seharusnya diberikan kepada ahli warisnya. Jumlahnya sekitar 120 juta,”. Kata Hosnan, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Buruh dan Rakyat Jawa Timur (LBH BR Jatim) yang mendampingi ahli waris almarhum Solikin.

Baca Juga :  Selasa Siang, KPK Kembali Geledah DPRD Jatim

Menurut Hosnan, PT Delta Jaya Mas sudah sangat keterlaluan menahan hak-hak dari kliennya. Seharusnya perusahaan memiliki empati terhadap keluarga almarhum dan menyegerakan pembayaran hak-haknya. Dan tidak menunggu bersengketa.

“Masak harus bersengketa dulu. Tidak empati banget,” lanjut Hosnan Pengacara jebolan LBH Surabaya ini melalui sambungan telpon kepada wartawan (28/04).

Lebih lanjut Hosnan menambahkan bahwa pihak perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah hak-hak kliennya tersebut. Pasalnya, permintaan klarifikasi dan somasi serta undangan yang ditujukan kepada pihak PT Delta Jaya Mas, belum direspon.

Baca Juga :  Diduga Rampas Sepeda Motor Ditengah Jalan, LSM KPK Nusantara Dan Equality Law Firm Datangi Kantor Adira Finance

Hosnan berharap pihak perusahaan segera membayarkan hak-hak dari kliennya. Apabila tidak, Hosnan mengancam akan lakukan upaya hukum baik pidana maupun upaya hukum lainnya terhadap perusahaan tersebut.

“Kami sudah mendapatkan bukti adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Itu yang saat ini kami dalami,” Pungkas Hosnan sambil mengakhiri percakapannya dengan wartawan.

Pihak PT. Delta Jaya Mas hingga berita ini dimuat belum memberikan tanggapan karena telpon seluler milik kepala HRDnya yang dihubungi oleh wartawan melalui telpon belum diangkat. (red).

Follow WhatsApp Channel seputarjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perampas Kalung Emas Rp70 Juta di Guluk-Guluk Dibekuk Polisi
Gegara Main Petasan, Warga Lenteng Sumenep Dipukuli Hingga Wajah Terluka
Serang Profesi Wartawan, IWO Resmi Laporkan Akun TikTok Juan Kurniawan ke Polres Sumenep
Polres Sumenep Bongkar Penyelewengan Solar Subsidi, 8 Orang Jadi Tersangka
Duplik Kasus ODGJ Sapudi, Aksi Darurat Dipersoalkan, Nurani Hukum Diuji di PN Sumenep
Keadilan yang Tercekik, Pledoi Musahwan Menggema di Sidang ODGJ Sapudi
Menangis di Hadapan Hakim: Asip Kusuma Memohon Keadilan atas Kekacauan Kasus ODGJ Sapudi
Dana PKH Diduga Dipotong, Laporan Warga Pakondang Mengendap di Kejari Sumenep

Berita Terkait

Minggu, 5 April 2026 - 18:45 WIB

Perampas Kalung Emas Rp70 Juta di Guluk-Guluk Dibekuk Polisi

Jumat, 27 Maret 2026 - 19:56 WIB

Gegara Main Petasan, Warga Lenteng Sumenep Dipukuli Hingga Wajah Terluka

Kamis, 12 Maret 2026 - 13:32 WIB

Serang Profesi Wartawan, IWO Resmi Laporkan Akun TikTok Juan Kurniawan ke Polres Sumenep

Sabtu, 14 Februari 2026 - 15:49 WIB

Polres Sumenep Bongkar Penyelewengan Solar Subsidi, 8 Orang Jadi Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 - 19:59 WIB

Duplik Kasus ODGJ Sapudi, Aksi Darurat Dipersoalkan, Nurani Hukum Diuji di PN Sumenep

Berita Terbaru

FOKUS: Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid (kiri), bersama Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim (dua kiri), saat rapat koordinasi terkait HDDAP (Doc. Seputar Jatim)

Pemerintahan

HDDAP Jadi Motor Transformasi Pertanian Lahan Kering di Sumenep

Jumat, 17 Apr 2026 - 10:39 WIB

BERDIRI: DPRD Sumenep saat membuka rapat paripurna membahas Raperda 2026 (Doc. Seputar Jatim)

Pemerintahan

DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026 Lewat Pandangan Umum Fraksi

Kamis, 16 Apr 2026 - 10:56 WIB