Sumenep, seputarjatim.com- Sengkarut tukar guling TKD di Perumahan Bumi Sumekar yang lagi disidik Ditreskrimsus Polda Jatim dinilai meresahkan. Karena itu, YLBH Madura ingin objek tukar guling TKD milik tiga desa itu dibatalkan saja.
Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura, Kurniadi menganggap hasil tukar guling TKD (tanah kas desa) terjadi pada tahun 1997. Dilakukan oleh institusi pemerintah. Bukan perorangan.
Namun, kata Kurniadi, Kades tiga desa itu sebagai penerus pemerintahan desa kena imbas dari proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Jatim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Begini, kejadian kan 26 tahun lampau. Pelaku tukar guling itu institusi pemerintah. Bukan individu. Ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan menciptakan reputasi buruk kepada diri tiga kades,” terang Kurniadi dalam jumpa pers Senin 11 Desember 2023 di salah satu cofe JL Dipenogoro.
Kurniadi menerima kuasa hukum dari tiga Kades (Kepala Desa) Kolor, Cabbiya dan Talango-sebagai penerus Pemerintahan Desa-dimana asetnya ditempati Perumahan Bumi Sumekar.
Dalam rilis itu, Kurniadi bercerita curhatan klien-nya (tiga kades) setelah diperiksa berulangkali oleh tim penyidik Polda Jatim yang mengalami trauma psikologis.
“Klien kami dibentak-bentak bahkan diancam untuk dijadikan tersangka,” sebut pengacara gaek ini.
Kurniadi berpendapat peristiwa tukar guling TKD terjadi pada tahun 1997 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Bukan tindak pidana. Yang melakukan proses tukar guling bukan kades yang sekarang menjabat.
“Tapi kenapa tiga kades terus diperiksa sampai diancam hendak dijadikan tersangka,” kata Kurniadi dengan nada heran.
Menurutnya, keputusan tiga Kades terkait tukar guling merupakan keputusan yang keabsahannya ditentukan oleh Pemkab Sumenep dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menyetujui proses tukar guling.
Karena itu, YLBH Madura berkirim surat kepada Bupati Sumenep agar dilakukan asistensi pembatalan Keputusan Tukar Guling Tanah Kas Desa Kolor, Cabbiya dan Talango, Kabupaten Sumenep.
“Kami minta disediakan fasilitas asistensi hukum oleh pemerintah di atasnya, yaitu Pemkab Sumenep dan Pemprov Jawa Timur. Biar tukar guling tanah kas desa dibatalkan saja,” sebut Kurniadi.
Lanjut Kurniadi, tiga Kades saat ini tidak memperoleh perlindungan dan asistensi hukum berkaitan dengan kasus tukar guling TKD yang kini disidik Polda Jatim.
“Ini kan seolah-olah keputusan tukar guling tersebut. merupakan keputusan PARA KLIEN selaku pemerintah desa sendiri, dan ini seolah-olah menjadi ekstrim membebankan perkara tanggungjawab pribadi, maka dengan ini kami menyampaikan keinginan PARA KLIEN untuk membatalkan keputusan tukar guling tersebut yang teknis pelaksanaanya memerlukan pendampingan, supervisi dan asistensi oleh Pemkab Sumenep,” sambung Kurniadi.
Bagaimana bila permohonan YLBH Madura tak direspon oleh Bupati Sumenep?
“Bilamana dalam batas waktu 30 hari Bapak Bupati Sumenep tidak menyediakan hal-hal yang diperlukan PARA KLIEN kami dalam rencananya untuk membatalkan keputusan tukar guling, maka PARA KLIEN kami secara bersama-sama akan mengambil sikap dan keputusan sendiri,” pungkas Kurniadi. (*)
