SUMENEP, seputarjatim.com–Pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sumenep, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), H. Zainal, yang menebak Bupati Sumenep tidak akan mengangkat dan melantik Ahmad Rasyidi sebagai Kepala Desa Matanair periode 2019-2025 berdasarkan putusan PTUN terus mendapat respon berbagai pihak, salah satunya yakni Musahnan, SE.
Pria yang saat ini menjabat sebagai ketua Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3.S) sangat menyayangkan apa yang dilontarkan oleh ketua Fraksi PDI-P tersebut, semestinya dia memberikan contoh yang baik terhadap hukum yang diputus oleh PTUN, bukan malah berbicara dan nantang taruhan seperti itu.
“Saya pribadi sangat menyesalkan dengan pernyataan dari H. Zainal terkait kasus pilkades desa matanair, seperti yang kita tahu bahwasanya sebelum Hakim memutuskan suatu perkara tentunya beliau telah mengkaji dengan sangat hati-hati terhadap perkara yang dihadapi nya, bagaimana arah perkara itu sebenarnya dan ketika muncul putusan ini wajib diikuti karena sudah menjadi putusan hakim,” Terangnya pada media ini. Senin (7-2-2022)
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih kata Musahnan, seharusnya sebelum H. Zainal berkomentar harus dikaji, dipelajari dan dipahami lebih teliti apa yang menjadi putusan PTUN tersebut, sehingga kedepannya tidak menambah persoalan baru, meskipun pernyataan H.Zainal tersebut merupakan bentuk pembelaan kepada Bupati Sumenep yang notabanenya merupakan ketua partainya.
“Sekali lagi, saya menyesalkan pernyataan anggota dewan tersebut karena sangat tidak mencerminkan sikap wakil rakyat yang mendidik, apalagi ada bahasa taruhan, kalau sampai dilakukan itu kan masuk judi dan perbuatan yang haram,” Pungkasnya.
Sebelumnya,rekaman suara yang ditengarai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sedang viral di platform perpesanan aplikasi WhatsApp bersuara tentang Sengketa Pilkades Matanair tahun 2019 yang kini menyeret Bupati Sumenep terancam penjatuhan sanksi pemberhentian sementara.
Dalam rekaman tersebut, oknum anggota DPRD Sumenep dari fraksi PDI-P tersebut tidak hanya menebak kalau bupati yang juga berasal dari politisi partai yang sama PDI-P tidak akan mematuhi atau tidak akan melaksanakan penetapan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan sampai berani taruhan kepada siapa saja yang berani diajak taruhan.
Sementara saat H. Zainal dikonfirmasi langsung oleh awak media melalui via telephone genggamnya, pihaknya tidak menampik jika rekamam suara yang mengajak taruhan soal sengketa Pilkades Matanair yang telah viral tersebut merupakan suara dari dirinya.
“Iya lah. Kurniadi itu ngomongnya asal-asalan tidak sesuai dengan fakta. Kurniadi itu siapa mau memerintah Gubernur,” kata H. Zainal pada awak media, Jum’at (04/02).
Menurutnya, Kementrian memerintahkan kepada Bupati Sumenep soal sengketa Pilkades Matanair itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kurniadi. SH., selaku kuasa hukum dari Ahmad Rasidi.
“Kita boleh versinya berbeda antara Kurniadi dengan Bupati. Saya bukan karena dengan Bupati itu sebagai Ketua DPC saya, dan bukan karena sesama PDI Perjuangan. Tapi saya berbicara berdasarkan dengan peraturan dan tugas yang diberikan kepada Bupati Sumenep,” ujarnya.
Bahkan, H. Zainal menantang Kurniadi. SH., debat terbuka, head to head dengan dirinya soal sengketa Pilkades Matanair yang diliput secara langsung oleh beberapa media.
“Kita nanti saling menggunakan pengalaman dan hukum yang Kurnaidi pakai dan apa yang saya tahu tentang pengetahuan saya dan pengetahuan Kurniadi itu saja,” imbuhnya.
Ditempat terpisah Kurniadi selaku kuasa hukum penggugat melalui siaran pers nya menyambut baik tantangan H. Zainal tersebut, salah satunya yakni debat terbuka terkait sengketa pilkades matanair yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Saya senang sekali bila dapat bertemu dengan beliau ( H.Zainal) dalam forum dialog yang terbuka, ini kesempatan langka bagi saya,” Ujar Kurniadi melalui sambungan telponnya kepada awak media (05/02). (Bam)
